Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson mengatakan, hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kalbar menjadi daerah dengan perolehan indeks tertinggi kedua di Indonesia.
"Berdasarkan hasil evaluasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2022, Kalimantan Barat meraih indeks tertinggi kedua di Indonesia dengan skor 3,42 atau berpredikat baik," kata Harisson di Pontianak, Jumat.
Dia menjelaskan, penerapan SPBE dengan mengedepankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
"Atas capaian ini, jelas menjadi prestasi yang harus kita syukuri dan harus dipertahankan, karena capaian ini menunjukkan bahwa kualitas kinerja dan pelayanan pada Pemprov Kalbar sudah semakin membaik," tuturnya.
Evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan RB itu sendiri juga dilakukan untuk mengukur capaian kemajuan, serta meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah, sebagai upaya memaksimalkan dan meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat.
"Dengan penerapan digitalisasi, semua proses pembangunan akan lebih transparan, termasuk aktivitas transaksi keuangan Pemda yang tentu ini akan memperkecil peluang korupsi di Kalbar," kata Harisson.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memberikan apresiasi terhadap kinerja jajarannya yang berhasil menorehkan banyak capaian positif selama ini, salah satunya adalah realisasi belanja dan realisasi pendapatan Pemprov Kalbar berhasil meraih peringkat ke-4 Nasional.
"Saya menilai ini merupakan capaian yang luar biasa, termasuk peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada daerah yang realisasi pendapatan tinggi namun realisasi belanjanya rendah atau sebaliknya, hal itu dianggap kurang efektif, sedangkan kita sama-sama memperoleh peringkat ke-4 dari segi Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja di Tingkat Nasional, sehingga ini patut diapresiasi," kata Sutarmidji.
Dia menjelaskan, dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kalbar mengalami lonjakan yang cukup signifikan, dimana sebelumnya PAD Provinsi Kalbar hanya Rp1,9 triliun kini sudah mencapai Rp3,2 triliun.
"Ke depannya, saya yakin Kalbar bisa memperoleh PAD Rp3,5 - Rp3,6 triliun," katanya.
Dia menambahkan Pemprov Kalbar juga berhasil meraih beberapa capaian yang optimal yakni terkait penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Kosupah KPK. MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan Monitoring Capaian Kinerja Program Pencegahan Korupsi melalui perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
"Penilaian MCP Provinsi Kalimantan Barat saat ini sudah di angka 97, berhasil meraih urutan 3 besar dari 38 Provinsi di Indonesia, bahkan ada 2 OPD yang nilainya sudah 100 yaitu DPMPTSP dan BKD. Terkait hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 Pemprov Kalbar berhasil masuk dalam 5 terbaik dan saya berharap kedepannya kita dapat mengukir prestasi yang lebih dari itu," kata Sutarmidji.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Berdasarkan hasil evaluasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2022, Kalimantan Barat meraih indeks tertinggi kedua di Indonesia dengan skor 3,42 atau berpredikat baik," kata Harisson di Pontianak, Jumat.
Dia menjelaskan, penerapan SPBE dengan mengedepankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
"Atas capaian ini, jelas menjadi prestasi yang harus kita syukuri dan harus dipertahankan, karena capaian ini menunjukkan bahwa kualitas kinerja dan pelayanan pada Pemprov Kalbar sudah semakin membaik," tuturnya.
Evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan RB itu sendiri juga dilakukan untuk mengukur capaian kemajuan, serta meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah, sebagai upaya memaksimalkan dan meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat.
"Dengan penerapan digitalisasi, semua proses pembangunan akan lebih transparan, termasuk aktivitas transaksi keuangan Pemda yang tentu ini akan memperkecil peluang korupsi di Kalbar," kata Harisson.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memberikan apresiasi terhadap kinerja jajarannya yang berhasil menorehkan banyak capaian positif selama ini, salah satunya adalah realisasi belanja dan realisasi pendapatan Pemprov Kalbar berhasil meraih peringkat ke-4 Nasional.
"Saya menilai ini merupakan capaian yang luar biasa, termasuk peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada daerah yang realisasi pendapatan tinggi namun realisasi belanjanya rendah atau sebaliknya, hal itu dianggap kurang efektif, sedangkan kita sama-sama memperoleh peringkat ke-4 dari segi Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja di Tingkat Nasional, sehingga ini patut diapresiasi," kata Sutarmidji.
Dia menjelaskan, dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kalbar mengalami lonjakan yang cukup signifikan, dimana sebelumnya PAD Provinsi Kalbar hanya Rp1,9 triliun kini sudah mencapai Rp3,2 triliun.
"Ke depannya, saya yakin Kalbar bisa memperoleh PAD Rp3,5 - Rp3,6 triliun," katanya.
Dia menambahkan Pemprov Kalbar juga berhasil meraih beberapa capaian yang optimal yakni terkait penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Kosupah KPK. MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan Monitoring Capaian Kinerja Program Pencegahan Korupsi melalui perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
"Penilaian MCP Provinsi Kalimantan Barat saat ini sudah di angka 97, berhasil meraih urutan 3 besar dari 38 Provinsi di Indonesia, bahkan ada 2 OPD yang nilainya sudah 100 yaitu DPMPTSP dan BKD. Terkait hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 Pemprov Kalbar berhasil masuk dalam 5 terbaik dan saya berharap kedepannya kita dapat mengukir prestasi yang lebih dari itu," kata Sutarmidji.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023