Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Kalimantan Barat (Kalbar) mempunyai potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Kebijakan pemerataan ekonomi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini. Kalbar potensial menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," ujarnya saat menjadi pembicara kuliah umum di Kampus Universitas Tanjungpura Pontianak, Sabtu.
Erick mengatakan realisasi investasi di Indonesia pada 2021 tercatat sebesar Rp 1.207 triliun atau 100,6 persen dari target awal yang sebesar Rp 1.200 triliun. Berbeda dengan sebelumnya yang mana terpusat di Pulau Jawa, realisasi investasi di luar Pulau Jawa kini justru lebih dominan dengan mencapai 53 persen.
"Kalbar pun harus memanfaatkan momentum ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk Kalbar, kita akan membangun pelabuhan, namun industrial estate-nya ada tidak," ujar dia.
Erick menyampaikan pertumbuhan ekonomi tak akan ada artinya juga tidak berdampak pada pembukaan lapangan bagi masyarakat sekitar. Dia menilai kehadiran kawasan industri akan memperkuat ekosistem dari infrastruktur hingga sumber daya potensial yang dimiliki Kalbar.
Pemerintah, lanjut Erick, pun telah dengan tegas untuk terus meningkatkan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Erick mengatakan setiap daerah, termasuk Kalbar harus mampu mencari dan mengeluarkan potensinya yang berbeda dengan wilayah lain.
"Dengan disetopnya (ekspor) bauksit pada Juni, turunan nomor satunya ada smelter dan lain-lain, sama ketika kita ambil alih Freeport turunannya apa, smelter, tidak hanya peran dari BUMN tapi juga swasta. Bapak Presiden kemarin sudah bilang, ayo dong masing-masing daerah punya carbon copy, keunikan masing-masing, tidak semua dari nikel atau bauksit, nah itu. jangan berpangku tangan pada pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga harus mampu," ucap dia.
Erick menyampaikan setiap pembangunan tentu memerlukan proses dan konsistensi. Ia mencontohkan pengembangan nikel sejak 2017 yang baru terlihat pada lima tahun kemudian. Untuk itu, Erick selalu menekankan pentingnya keberlanjutan dalam setiap pembangunan yang dampaknya akan dirasakan seluruh masyarakat.
"Ini lah yang saya bilang, melanjutkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia harus terus terjadi, tapi terkadang, ganti pemimpin, ganti kebijakan, ini yang terjadi. Makanya kita harus ganti kultur, menghargai kebijakan yang ada, jangan semuanya salah," kata Erick.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Kebijakan pemerataan ekonomi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini. Kalbar potensial menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," ujarnya saat menjadi pembicara kuliah umum di Kampus Universitas Tanjungpura Pontianak, Sabtu.
Erick mengatakan realisasi investasi di Indonesia pada 2021 tercatat sebesar Rp 1.207 triliun atau 100,6 persen dari target awal yang sebesar Rp 1.200 triliun. Berbeda dengan sebelumnya yang mana terpusat di Pulau Jawa, realisasi investasi di luar Pulau Jawa kini justru lebih dominan dengan mencapai 53 persen.
"Kalbar pun harus memanfaatkan momentum ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk Kalbar, kita akan membangun pelabuhan, namun industrial estate-nya ada tidak," ujar dia.
Erick menyampaikan pertumbuhan ekonomi tak akan ada artinya juga tidak berdampak pada pembukaan lapangan bagi masyarakat sekitar. Dia menilai kehadiran kawasan industri akan memperkuat ekosistem dari infrastruktur hingga sumber daya potensial yang dimiliki Kalbar.
Pemerintah, lanjut Erick, pun telah dengan tegas untuk terus meningkatkan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Erick mengatakan setiap daerah, termasuk Kalbar harus mampu mencari dan mengeluarkan potensinya yang berbeda dengan wilayah lain.
"Dengan disetopnya (ekspor) bauksit pada Juni, turunan nomor satunya ada smelter dan lain-lain, sama ketika kita ambil alih Freeport turunannya apa, smelter, tidak hanya peran dari BUMN tapi juga swasta. Bapak Presiden kemarin sudah bilang, ayo dong masing-masing daerah punya carbon copy, keunikan masing-masing, tidak semua dari nikel atau bauksit, nah itu. jangan berpangku tangan pada pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga harus mampu," ucap dia.
Erick menyampaikan setiap pembangunan tentu memerlukan proses dan konsistensi. Ia mencontohkan pengembangan nikel sejak 2017 yang baru terlihat pada lima tahun kemudian. Untuk itu, Erick selalu menekankan pentingnya keberlanjutan dalam setiap pembangunan yang dampaknya akan dirasakan seluruh masyarakat.
"Ini lah yang saya bilang, melanjutkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia harus terus terjadi, tapi terkadang, ganti pemimpin, ganti kebijakan, ini yang terjadi. Makanya kita harus ganti kultur, menghargai kebijakan yang ada, jangan semuanya salah," kata Erick.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023