Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengeluarkan surat Nomor: 525/0573//Disbunnak tertanggal 9 Februari 2023 lalu yang mengimbau bupati atau walikota se- Kalbar untuk mendorong perusahaan sawit di provinsi ini bergabung menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
"Imbauan yang kedua kalinya dikeluarkan tersebut mengindikasikan pentingnya sebuah wadah seperti GAPKI bagi pelaku usaha industri sawit dan pemerintah di Provinsi Kalbar," ujar Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero di Pontianak, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa dengan perusahaan bergabung dengan GAPKI maka komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha lebih tertib dan mudah serta transparan. Pemerintah akan kesulitan jika berkomunikasi dengan per individu atau perusahaan.
"Ada 364 perusahaan sawit di Kalbar. Kalau per perusahaan maka komunikasinya jadi agak sulit. Berbeda dengan satu pintu melalui GAPKI lebih enak dan mudah," jelas dia.
Saat ini menurutnya baru 74 perusahaan yang bergabung di GAPKI, dengan hal itu didorong untuk bergabung. Pihaknya akan menjadikan catatan bagi perusahaan terutama dalam penilaian evaluasi izin usaha perusahaan perkebunan sawit.
"Kita dorong kepala daerah mendorong perusahaan gabung GAPKI. Setiap tahun ada penilaian perkebunan. Kalau tidak masuk menjadi nilai kurang dan masuk nilai tambah," jelas dia.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr. Erdi Abidin, M. Si. menilai perusahaan sawit yang bergabung menjadi anggota GAPKI akan menerima manfaat besar. Oleh karena itulah ia setuju dengan Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah mengeluarkan imbauan agar perusahaan sawit menjadi anggota GAPKI Kalbar.
“Imbauan ini bagus supaya perusahaan perkebunan di Kalbar itu bisa bersatu. GAPKI ini menjadi wadah bagi perusahaan untuk lebih mudah dalam bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri sawit. Saya menduga perusahaan belum bersedia bergabung dalam GAPKI untuk menghindar dari berbagai kewajiban yang sepatutnya dilakukan," papar dia.
Pentingnya dan manfaat bergabung di GAPKI diungkapkan oleh Aris Supratman, Controller PT Mustika Abadi Khatulistiwa. Menurutnya, GAPKI dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif sejalan dengan visi pembangunan daerah.
"Melalui GAPKI, pemerintah dapat lebih fokus dan memudahkan koordinasi berkaitan dengan industri kelapa sawit. Contohnya pemanfaatan Galian C pada waktu itu dipermasalahkan, upaya melalui GAPKI akhirnya keluarlah keputusan Menteri, bahwa pemanfaatan galian C untuk kepentingan sendiri menjadi legal," jelas dia.
Kemanfaatan GAPKI juga dirasakan oleh Supriyambono dari HPI Agro, bahwa selama ini GAPKI menjadi jembatan antara pemerintah dan perusahaan.
“Kami sebagai anggota sangat terbantu jika ada permasalahan atau miss komunikasi antara pemerintah dan perusahaan,” ujarnya.
Jika ada masalah di perusahaan yang berhubungan dengan tata niaga kelapa sawit, lanjut dia, GAPKI sangat berperan dalam hal komunikasi dengan pemerintah. Dengan begitu, anggota GAPKI bisa satu bahasa atas nama GAPKI dan bukan per perusahaan.
Selain itu, jika ada kebijakan atau regulasi dari pemerintah yang berhubungan dengan bisnis kelapa sawit yang akan disampaikan ke perusahaan, dapat melalui GAPKI dalam hal penyampaian kebijakan tersebut.
“Bisa lebih cepat memperoleh informasi tersebut. Komunikasi antara Perusahaan dengan Dinas terkait misalnya Dinas Perkebunan, bisa lebih cepat nyambung melalui GAPKI,” bebernya
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Imbauan yang kedua kalinya dikeluarkan tersebut mengindikasikan pentingnya sebuah wadah seperti GAPKI bagi pelaku usaha industri sawit dan pemerintah di Provinsi Kalbar," ujar Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero di Pontianak, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa dengan perusahaan bergabung dengan GAPKI maka komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha lebih tertib dan mudah serta transparan. Pemerintah akan kesulitan jika berkomunikasi dengan per individu atau perusahaan.
"Ada 364 perusahaan sawit di Kalbar. Kalau per perusahaan maka komunikasinya jadi agak sulit. Berbeda dengan satu pintu melalui GAPKI lebih enak dan mudah," jelas dia.
Saat ini menurutnya baru 74 perusahaan yang bergabung di GAPKI, dengan hal itu didorong untuk bergabung. Pihaknya akan menjadikan catatan bagi perusahaan terutama dalam penilaian evaluasi izin usaha perusahaan perkebunan sawit.
"Kita dorong kepala daerah mendorong perusahaan gabung GAPKI. Setiap tahun ada penilaian perkebunan. Kalau tidak masuk menjadi nilai kurang dan masuk nilai tambah," jelas dia.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr. Erdi Abidin, M. Si. menilai perusahaan sawit yang bergabung menjadi anggota GAPKI akan menerima manfaat besar. Oleh karena itulah ia setuju dengan Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah mengeluarkan imbauan agar perusahaan sawit menjadi anggota GAPKI Kalbar.
“Imbauan ini bagus supaya perusahaan perkebunan di Kalbar itu bisa bersatu. GAPKI ini menjadi wadah bagi perusahaan untuk lebih mudah dalam bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri sawit. Saya menduga perusahaan belum bersedia bergabung dalam GAPKI untuk menghindar dari berbagai kewajiban yang sepatutnya dilakukan," papar dia.
Pentingnya dan manfaat bergabung di GAPKI diungkapkan oleh Aris Supratman, Controller PT Mustika Abadi Khatulistiwa. Menurutnya, GAPKI dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif sejalan dengan visi pembangunan daerah.
"Melalui GAPKI, pemerintah dapat lebih fokus dan memudahkan koordinasi berkaitan dengan industri kelapa sawit. Contohnya pemanfaatan Galian C pada waktu itu dipermasalahkan, upaya melalui GAPKI akhirnya keluarlah keputusan Menteri, bahwa pemanfaatan galian C untuk kepentingan sendiri menjadi legal," jelas dia.
Kemanfaatan GAPKI juga dirasakan oleh Supriyambono dari HPI Agro, bahwa selama ini GAPKI menjadi jembatan antara pemerintah dan perusahaan.
“Kami sebagai anggota sangat terbantu jika ada permasalahan atau miss komunikasi antara pemerintah dan perusahaan,” ujarnya.
Jika ada masalah di perusahaan yang berhubungan dengan tata niaga kelapa sawit, lanjut dia, GAPKI sangat berperan dalam hal komunikasi dengan pemerintah. Dengan begitu, anggota GAPKI bisa satu bahasa atas nama GAPKI dan bukan per perusahaan.
Selain itu, jika ada kebijakan atau regulasi dari pemerintah yang berhubungan dengan bisnis kelapa sawit yang akan disampaikan ke perusahaan, dapat melalui GAPKI dalam hal penyampaian kebijakan tersebut.
“Bisa lebih cepat memperoleh informasi tersebut. Komunikasi antara Perusahaan dengan Dinas terkait misalnya Dinas Perkebunan, bisa lebih cepat nyambung melalui GAPKI,” bebernya
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023