Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Pontianak Ryan Gustaviana mengatakan pihaknya menargetkan pada 2023 ada 45 persen dari total 1,7 juta angkatan kerja di Kalbar, yang terlindungi program kepesertaan.
"Saat ini, angka kerja di Kalbar totalnya mencapai 1,7 juta pekerja dan yang masuk peserta BPJAMSOSTEK sekitar 35 persen atau 600 ribu peserta. Target tahun ini 45 persen, sehingga di tahun 2026 itu sudah 72 persen," ujarnya di Pontianak, Kalbar, Selasa.
Ia juga mengatakan untuk meningkatkan kepesertaan harus dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu, pihaknya melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, pengusaha, media massa, akademisi, dan lainnya.
"Tantangan secara umum memang bagi pekerja mereka belum paham mengenai program BPJAMSOSTEK ini. Dari pihak pengusaha menganggap masih sebagai biaya dan beban. Jadi, kita terus edukasi baik para pengusaha maupun pekerjanya," ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan regulasi pemerintah dalam dana yang ada di luar anggaran atau tidak tercatat dalam APBD atau APBN yang berupa surat edaran dan lain sebagainya sudah luar biasa.
"Regulasi pemerintah tidak kurang, sudah luar biasa. Mulai dari inpres, kemudian ada surat edaran gubernur, ada peraturan pemerintahnya juga dan kemudian ada juga surat edaran-edaran yang dibuat oleh masing-masing dinas," kata dia.
Terkait klaim program khusus Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) sejak awal 2023 hingga kini, sudah ada 199 kasus kecelakaan kerja dengan jumlah jaminan yang dibayarkan adalah sebesar Rp3,603 miliar.
"Klaim JKK di Kalbar mencapai 1.610 kasus dengan jumlah jaminan yang dibayarkan Rp36,839 miliar. Program yang ada sangat berdampak luas bagi pekerja untuk jaminan. Untuk itu, kami mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendaftarkan pekerjanya di program kami sebagai perlindungan pekerja," ucap dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Saat ini, angka kerja di Kalbar totalnya mencapai 1,7 juta pekerja dan yang masuk peserta BPJAMSOSTEK sekitar 35 persen atau 600 ribu peserta. Target tahun ini 45 persen, sehingga di tahun 2026 itu sudah 72 persen," ujarnya di Pontianak, Kalbar, Selasa.
Ia juga mengatakan untuk meningkatkan kepesertaan harus dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu, pihaknya melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, pengusaha, media massa, akademisi, dan lainnya.
"Tantangan secara umum memang bagi pekerja mereka belum paham mengenai program BPJAMSOSTEK ini. Dari pihak pengusaha menganggap masih sebagai biaya dan beban. Jadi, kita terus edukasi baik para pengusaha maupun pekerjanya," ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan regulasi pemerintah dalam dana yang ada di luar anggaran atau tidak tercatat dalam APBD atau APBN yang berupa surat edaran dan lain sebagainya sudah luar biasa.
"Regulasi pemerintah tidak kurang, sudah luar biasa. Mulai dari inpres, kemudian ada surat edaran gubernur, ada peraturan pemerintahnya juga dan kemudian ada juga surat edaran-edaran yang dibuat oleh masing-masing dinas," kata dia.
Terkait klaim program khusus Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) sejak awal 2023 hingga kini, sudah ada 199 kasus kecelakaan kerja dengan jumlah jaminan yang dibayarkan adalah sebesar Rp3,603 miliar.
"Klaim JKK di Kalbar mencapai 1.610 kasus dengan jumlah jaminan yang dibayarkan Rp36,839 miliar. Program yang ada sangat berdampak luas bagi pekerja untuk jaminan. Untuk itu, kami mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendaftarkan pekerjanya di program kami sebagai perlindungan pekerja," ucap dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023