BPJamsostek: 2.000 pekerja di Sintang masuk jamsotek dengan DBH sawit

Pontianak (ANTARA) - Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang Pontianak Ryan Gustaviana menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang yang memberikan perlindungan kepada 2.000 pekerja kebun melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) dengan memanfaatkan dana bagi hasil (DBH) sawit.

"Kami menyambut baik dan apresiasi kepada Pemkab Sintang yang telah memberikan perlindungan jamsostek bagi 2.000 pekerja dari DBH sawit," ujarnya di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa sudah selayaknya semua pihak mendukung program-program pemerintah yang memberikan perlindungan agar para pekerja merasa aman dan lebih sejahtera.

"Kami dari BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen dan berupaya maksimal meningkatkan kualitas layanan termasuk layanan klaim yang mudah dan cepat. Layanan ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang HI dan Jamsostek pada Disnakertrans Kabupaten Sintang, Ida Suryanti, mengatakan bahwa tahun ini lebih dari Rp400 juta yang digelontorkan Pemkab Sintang dari DBH sawit untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 2.000 pekerja.

"Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja bagi 2.000 orang ini untuk satu tahun dari dana bagi hasil sawit," kata dia.

Ia menyebutkan ke-2.000 orang yang diberi perlindungan jaminan sosial tenaga kerja tersebut bukan karyawan perusahaan sawit. "Mereka adalah petani sawit mandiri yang tinggal di sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 14 Kecamatan di Kabupaten Sintang, " kata dia.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan mewakili Bupati Sintang Subendi menjelaskan bahwa tujuan dari DBH sawit selain untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan juga dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah perkebunan sawit.

"Keberhasilan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang strategis di Kabupaten Sintang selain memberikan manfaat ekonomi juga memberikan manfaat untuk mengatasi masalah yang menjadi isu daerah seperti pengangguran, kemiskinan dan pembangunan daerah," jelas dia.