Harga referensi produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (tarif BLU BPDP-KS) atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE) periode 1-15 April 2023 adalah 898,29/MT dolar AS.
Harga patokan itu turun sebesar 13,12 dolar AS atau 1,44 persen dari harga referensi CPO periode 16-31 Maret 2023.
"Saat ini harga referensi CPO mengalami penurunan dan mendekati ambang batas sebesar 680/MT dolar AS. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, maka pemerintah mengenakan Bea Keluar CPO sebesar 74/MT dolar AS dan Pungutan Ekspor CPO sebesar 95/MT dolar AS untuk periode 1-15 April 2023," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Penetapan harga referensi CPO tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 889 Tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Selain itu, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kilogram dikenakan BK 0/MT dolar AS dengan penetapan merek sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 890 Tahun 2023 tentang Daftar Merek Refinedy, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 kilogram.
BK CPO periode 1-15 April 2023 merujuk pada Kolom Angka 6 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022 sebesar 74/MT dolar AS.
Sementara itu, Pungutan Ekspor CPO periode 1-15 April 2023 merujuk pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 103/PMK.05/2022 jo. 154/PMK.05/2022 sebesar 95/MT dolar AS.
Penurunan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya kekhawatiran krisis keuangan global akibat krisis Bank Sillicon Valley di Amerika Serikat dan Credit Suisse di Eropa, pelemahan harga minyak nabati lainnya yaitu minyak kedelai dan rapeseed oil, penguatan mata uang ringgit Malaysia terhadap dolar AS, dan Inggris yang memangkas tarif karena telah bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) dengan beberapa negara salah satunya Malaysia.
Sementara itu, harga referensi biji kakao periode April 2023 ditetapkan sebesar 2.754,53/MT dolar AS meningkat sebesar 112,41 dolar AS atau 4,25 persen dari bulan sebelumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada April 2023 menjadi 2.460/MT dolar AS, naik 109 dolar AS atau 4,66 persen dari periode sebelumnya.
Peningkatan harga ini berdampak pada BK biji kakao, yaitu naik menjadi 10 persen sesuai Kolom 3 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022.
Peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao dipengaruhi adanya peningkatan permintaan kakao, sementara pasokan atau persediaan kakao menurun akibat turunnya produksi dan produktivitas dari Pantai Gading sebagai negara produsen kakao terbesar dunia, karena hama yang menyerang tanaman kakao.
HPE produk kulit tidak berubah dari bulan sebelumnya. Untuk HPE produk kayu ada beberapa perubahan, yaitu pada produk kayu veneer dari hutan tanaman, serpih kayu dalam bentuk keping atau pecahan, dan produk kayu olahan jenis sortimen lainnya dari hutan tanaman pinus dan gemelina yang menurun 50/m3 dolar AS dari bulan sebelumnya.
Di samping itu, produk veneer dari hutan tanaman untuk kotak kemasan (wooden sheet for packing box) meningkat 5/m3 dolar AS dan produk kayu olahan dari jenis meranti serta sortimen lainnya dari hutan tanaman akasia meningkat 50/m3 dolar AS dari bulan sebelumnya, sedangkan dari jenis sengon meningkat 100/m3 dolar AS.
BK untuk produk kulit dan produk kayu sebagaimana tercantum pada Lampiran Huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. 123/PMK.010/2022.
Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 888 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.
Antusiame terkait informasi perkembangan ekonomi Kalimantan Barat menjadi gambaran suasana loka karya bertajuk "Sinergi Membangun Ekonomi Kalbar Pascapandemi" yang digelar Fojekha di Hotel Maestro Pontianak, Jumat (3/2). Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar.
Zulfydar menanyakan pemanfaatan Pelabuhan Internasional Kijing yang belum terlalu berdampak pada ekonomi Kalbar sementara ini.
"Bagaimana ekspor komoditas kita, terutama CPO masih banyak tercatat di pelabuhan lain. Hal ini tentu sangat merugikan pemerintah daerah karena pajak daerah tidak kita dapatkan. Malah provinsi lain yang menikmati," sebutnya.
Ekonom Universitas Tanjungpura, Prof Dr Eddy Suratman yang menjadi narasumber dalam seminar itu berpendapat serupa. Menurutnya, berdasarkan perkiraan, transaksi CPO yang keluar dari Kalbar berkisar antara Rp150-200 triliun per tahun.
Terkait pemanfaatan Pelabuhan Internasional Kijing yang masih minim, Eddy menyebut perlu banyak hal yang harus dipenuhi agar pelabuhan tersebut bisa optimal. "Misalnya kita lihat jalan dari Pontianak ke Kijing yang kapasitasnya belum mampu untuk lalu lintas angkutan komoditas. Tahun ini rencananya memang akan dimulai pembangunan jalan tol di sana," ujarnya.
Selain itu, sejumlah proyek pembangunan industri manufaktur di kawasan Pelabuhan Kijing sedang dibangun atau direncanakan untuk dibangun. Hal tersebut penting bagi ekonomi Kalbar di masa depan. Lantaran saat ini sektor sumber daya alam mentah masih menjadi penopang terbesar perekonomian Kalimantan Barat. Kendati berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mendorong industrialisasi di provinsi ini.
“Dunia industri manufaktur di Kalbar tergolong mengalami stagnasi, dimana sebagian besar ekspor kita masih berupa bahan mentah seperti CPO (minyak sawit mentah) dan bauksit,” sebutnya. Baca selengkapnya: Zulfydar pertanyakan pajak ekspor CPO Kalbar dinikmati daerah lain
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Harga patokan itu turun sebesar 13,12 dolar AS atau 1,44 persen dari harga referensi CPO periode 16-31 Maret 2023.
"Saat ini harga referensi CPO mengalami penurunan dan mendekati ambang batas sebesar 680/MT dolar AS. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, maka pemerintah mengenakan Bea Keluar CPO sebesar 74/MT dolar AS dan Pungutan Ekspor CPO sebesar 95/MT dolar AS untuk periode 1-15 April 2023," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Penetapan harga referensi CPO tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 889 Tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Selain itu, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kilogram dikenakan BK 0/MT dolar AS dengan penetapan merek sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 890 Tahun 2023 tentang Daftar Merek Refinedy, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 kilogram.
BK CPO periode 1-15 April 2023 merujuk pada Kolom Angka 6 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022 sebesar 74/MT dolar AS.
Sementara itu, Pungutan Ekspor CPO periode 1-15 April 2023 merujuk pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 103/PMK.05/2022 jo. 154/PMK.05/2022 sebesar 95/MT dolar AS.
Penurunan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya kekhawatiran krisis keuangan global akibat krisis Bank Sillicon Valley di Amerika Serikat dan Credit Suisse di Eropa, pelemahan harga minyak nabati lainnya yaitu minyak kedelai dan rapeseed oil, penguatan mata uang ringgit Malaysia terhadap dolar AS, dan Inggris yang memangkas tarif karena telah bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) dengan beberapa negara salah satunya Malaysia.
Sementara itu, harga referensi biji kakao periode April 2023 ditetapkan sebesar 2.754,53/MT dolar AS meningkat sebesar 112,41 dolar AS atau 4,25 persen dari bulan sebelumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada April 2023 menjadi 2.460/MT dolar AS, naik 109 dolar AS atau 4,66 persen dari periode sebelumnya.
Peningkatan harga ini berdampak pada BK biji kakao, yaitu naik menjadi 10 persen sesuai Kolom 3 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022.
Peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao dipengaruhi adanya peningkatan permintaan kakao, sementara pasokan atau persediaan kakao menurun akibat turunnya produksi dan produktivitas dari Pantai Gading sebagai negara produsen kakao terbesar dunia, karena hama yang menyerang tanaman kakao.
HPE produk kulit tidak berubah dari bulan sebelumnya. Untuk HPE produk kayu ada beberapa perubahan, yaitu pada produk kayu veneer dari hutan tanaman, serpih kayu dalam bentuk keping atau pecahan, dan produk kayu olahan jenis sortimen lainnya dari hutan tanaman pinus dan gemelina yang menurun 50/m3 dolar AS dari bulan sebelumnya.
Di samping itu, produk veneer dari hutan tanaman untuk kotak kemasan (wooden sheet for packing box) meningkat 5/m3 dolar AS dan produk kayu olahan dari jenis meranti serta sortimen lainnya dari hutan tanaman akasia meningkat 50/m3 dolar AS dari bulan sebelumnya, sedangkan dari jenis sengon meningkat 100/m3 dolar AS.
BK untuk produk kulit dan produk kayu sebagaimana tercantum pada Lampiran Huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. 123/PMK.010/2022.
Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 888 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.
Antusiame terkait informasi perkembangan ekonomi Kalimantan Barat menjadi gambaran suasana loka karya bertajuk "Sinergi Membangun Ekonomi Kalbar Pascapandemi" yang digelar Fojekha di Hotel Maestro Pontianak, Jumat (3/2). Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar.
Zulfydar menanyakan pemanfaatan Pelabuhan Internasional Kijing yang belum terlalu berdampak pada ekonomi Kalbar sementara ini.
"Bagaimana ekspor komoditas kita, terutama CPO masih banyak tercatat di pelabuhan lain. Hal ini tentu sangat merugikan pemerintah daerah karena pajak daerah tidak kita dapatkan. Malah provinsi lain yang menikmati," sebutnya.
Ekonom Universitas Tanjungpura, Prof Dr Eddy Suratman yang menjadi narasumber dalam seminar itu berpendapat serupa. Menurutnya, berdasarkan perkiraan, transaksi CPO yang keluar dari Kalbar berkisar antara Rp150-200 triliun per tahun.
Terkait pemanfaatan Pelabuhan Internasional Kijing yang masih minim, Eddy menyebut perlu banyak hal yang harus dipenuhi agar pelabuhan tersebut bisa optimal. "Misalnya kita lihat jalan dari Pontianak ke Kijing yang kapasitasnya belum mampu untuk lalu lintas angkutan komoditas. Tahun ini rencananya memang akan dimulai pembangunan jalan tol di sana," ujarnya.
Selain itu, sejumlah proyek pembangunan industri manufaktur di kawasan Pelabuhan Kijing sedang dibangun atau direncanakan untuk dibangun. Hal tersebut penting bagi ekonomi Kalbar di masa depan. Lantaran saat ini sektor sumber daya alam mentah masih menjadi penopang terbesar perekonomian Kalimantan Barat. Kendati berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mendorong industrialisasi di provinsi ini.
“Dunia industri manufaktur di Kalbar tergolong mengalami stagnasi, dimana sebagian besar ekspor kita masih berupa bahan mentah seperti CPO (minyak sawit mentah) dan bauksit,” sebutnya. Baca selengkapnya: Zulfydar pertanyakan pajak ekspor CPO Kalbar dinikmati daerah lain
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023