Ekspor CPO di Kalbar baru 4 persen dari total produksi

Pontianak (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Barat, Azhar Rasyidi mengatakan sejauh ini ekspor CPO atau minyak sawit mentah dari Kalbar baru mencapai 4 persen dari total produksi yang ada.

"Total produksi CPO di Kalbar 3,4 juta ton per tahun. Sejauh ini baru sekitar 4 persen yang diekspor langsung dari Kalbar ke Malaysia," ujarnya saat diskusi mengenai ekspor bauksit dan CPO dari Kalbar, di Pontianak, Kamis.

Dengan kondisi yang ada perlu akselerasi dan peningkatan ekspor melalui Kalbar langsung dalam rangka mendorong kemajuan Kalbar.

Baca juga: Potensi pajak ekspor CPO Kalimantan Barat Rp500 miliar per tahun

"Tentu ini tugas bersama bukan hanya pemerintah. Kita dari Kanwil Bea Cukai Kalbar tentu ikut membantu dan mendorong serta berkoordinasi bersama pemda. Termasuk melalui FGD yang kita gelar ini untuk akselerasi ekspor Kalbar," papar dia.

Tren ekspor di Kalbar, menurutnya, saat ini semakin baik dan terus didorong serta dimaksimalkan.

"Tren terus naik namun tidak signifikan. Nah itu yang dimaksimalkan," papar dia.

Baca juga: Harga CPO naik Rp215 per kilogram

Sementara itu saat FGD, Kepala Bappeda Kalbar Yuslinda menyebutkan Kalbar sudah memiliki 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang megah dan fasilitas yang sudah baik. Hal tersebut menurutnya harus dimanfaatkan untuk mendorong pergerakan ekonomi di perbatasan khususnya dan Kalbar pada umumnya.

"Jangan sampai PLBN yang ada hanya jadi monumen. PLBN yang ada harus untuk pembangunan dan kemajuan ekonomi daerah," jelas dia.

Pihaknya mendorong di Kalbar juga ada industri hilir. Sehingga hal itu bisa menjadi nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.

"Pembangunan yang ada harus dimanfaatkan dan didorong maksimalkan oleh semua pihak. Infrastruktur di Kalbar untuk mendorong ekspor terus dibangun seperti saat ini Pelabuhan Kijing. Kemudian tol juga dibangun. Rel kereta api juga segara," jelas dia.

Baca juga: Harga CPO mulai naik
Baca juga: Indonesia's realistic responses to EU's ban