Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menjabarkan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari tahun 2018 hingga tahun 2022, di mana Indeks Pembangunan Manusia meningkat sekitar 68,63 poin dari tahun sebelumnya berkisar 67,90 poin.
"Angka kemiskinan di Kalbar mengalami penurunan sekitar 6,81 persen dari lima tahun sebelumnya berjumlah 7,37 persen," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Sedangkan untuk perkembangan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Daerah Kalbar di tahun 2022 melalui realisasi Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp3,217,81 triliun, realisasi Transfer ke Daerah Dana Desa (TKDD) sebesar Rp2,826,54 triliun dan Rasio Kemandirian Fiskal sebesar 53,24 persen. Untuk Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalbar pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan 5.07 persen dibandingkan dua tahun sebelumnya yang mengalami penurunan diakibatkan pandemi COVID-19.
"Untuk tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalbar dapat ditekan sebesar 5,11 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar 5,82 persen dan Indeks Gini Rasio, sekitar 0,311 poin. Alhamdulillah untuk jumlah Desa Mandiri mengalami peningkatan yang awalnya hanya 1 Desa Mandiri, kini menjadi 586 Desa Mandiri serta indeks Infrastruktur sebesar 68.29 di Tahun 2022," kata Sutarmidji.
Tak hanya itu saja, persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia tahun 2022, dirinya mengutarakan bahwa Provinsi Kalbar masuk sebagai 10 daerah tertinggi se- Indonesia.
"Provinsi Kalbar masuk sebagai peringkat ke empat setelah daerah Jawa Barat, yang memiliki realisasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia dengan nilai 95,54 persen dan Provinsi Kalbar juga masuk sebagai 10 daerah tertinggi di peringkat ke - 4 dengan capaian pendapatan 107,87 persen setelah Provinsi Kaltim, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini capaian luar biasa yang diraih oleh Pemprov Kalbar," katanya.
Untuk capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) wilayah Kalbar Tahun 2022 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa daerah yang berlogo Akcaya ini berada di 10 peringkat nasional dalam MCP.
"Penilaian MCP dari KPK, Provinsi Kalbar menduduki peringkat delapan nasional, dengan total nilai 96,74," kata Sutarmidji.
Adapun usulan Provinsi Kalbar pada Rakortekrenbang Tahun 2024 yang akan diselenggarakan Kementerian PPN-Bappenas RI, akan datang yaitu sebanyak 20 usulan dari Pemprov Kalbar.
"Usulan akan kita sampaikan ke Bappenas, nanti akan ada Musrenbang Regional dan nanti kita godok di situ. Satu diantaranya usulan itu meminta untuk memaksimalkan fungsi perbatasan sehingga dapat nilai tambahan bagi Kalbar, untuk transportasi udara Pontianak - Kuching atau sebaliknya agar diaktifkan kembali, kemudian hal-hal kecil di transportasi angkutan darat untuk segera diselesaikan agar tidak menghambat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Angka kemiskinan di Kalbar mengalami penurunan sekitar 6,81 persen dari lima tahun sebelumnya berjumlah 7,37 persen," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Sedangkan untuk perkembangan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Daerah Kalbar di tahun 2022 melalui realisasi Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp3,217,81 triliun, realisasi Transfer ke Daerah Dana Desa (TKDD) sebesar Rp2,826,54 triliun dan Rasio Kemandirian Fiskal sebesar 53,24 persen. Untuk Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalbar pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan 5.07 persen dibandingkan dua tahun sebelumnya yang mengalami penurunan diakibatkan pandemi COVID-19.
"Untuk tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalbar dapat ditekan sebesar 5,11 persen dibandingkan Tahun 2021 sebesar 5,82 persen dan Indeks Gini Rasio, sekitar 0,311 poin. Alhamdulillah untuk jumlah Desa Mandiri mengalami peningkatan yang awalnya hanya 1 Desa Mandiri, kini menjadi 586 Desa Mandiri serta indeks Infrastruktur sebesar 68.29 di Tahun 2022," kata Sutarmidji.
Tak hanya itu saja, persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia tahun 2022, dirinya mengutarakan bahwa Provinsi Kalbar masuk sebagai 10 daerah tertinggi se- Indonesia.
"Provinsi Kalbar masuk sebagai peringkat ke empat setelah daerah Jawa Barat, yang memiliki realisasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia dengan nilai 95,54 persen dan Provinsi Kalbar juga masuk sebagai 10 daerah tertinggi di peringkat ke - 4 dengan capaian pendapatan 107,87 persen setelah Provinsi Kaltim, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini capaian luar biasa yang diraih oleh Pemprov Kalbar," katanya.
Untuk capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) wilayah Kalbar Tahun 2022 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa daerah yang berlogo Akcaya ini berada di 10 peringkat nasional dalam MCP.
"Penilaian MCP dari KPK, Provinsi Kalbar menduduki peringkat delapan nasional, dengan total nilai 96,74," kata Sutarmidji.
Adapun usulan Provinsi Kalbar pada Rakortekrenbang Tahun 2024 yang akan diselenggarakan Kementerian PPN-Bappenas RI, akan datang yaitu sebanyak 20 usulan dari Pemprov Kalbar.
"Usulan akan kita sampaikan ke Bappenas, nanti akan ada Musrenbang Regional dan nanti kita godok di situ. Satu diantaranya usulan itu meminta untuk memaksimalkan fungsi perbatasan sehingga dapat nilai tambahan bagi Kalbar, untuk transportasi udara Pontianak - Kuching atau sebaliknya agar diaktifkan kembali, kemudian hal-hal kecil di transportasi angkutan darat untuk segera diselesaikan agar tidak menghambat," katanya.
Editor : Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023