Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan ada banyak perubahan dalam aturan keuangan, dimulai dari perencanaan, dana bagi hasil, transfer pusat dan sebagainya, namun semua itu harus berpedoman pada data yang valid.
"Semuanya itu harus mengacu pada data yang valid, selama ini kenapa realisasi pendapatan tidak baik atau belanjanya tidak baik, dikarenakan datanya tidak betul," kata Sutarmidji saat membuka Rapat Koordinasi Keuangan Daerah se-Kalbar resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat, di Aula Qubu Resort Kubu Raya, Kamis.
Dia mengatakan, sebagai Gubernur dirinya setiap hari harus mendapatkan data kondisi keuangan dari OPD-OPD sehingga kita (Pemprov. Kalbar) bisa membuat perencanaan dengan baik.
"Terbukti tahun lalu belanja APBD Provinsi Kalbar berada di urutan ke-4 nasional dalam kategori pendapatan dan belanja," tuturnya.
Sutarmidji menjelaskan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalbar dari tahun 2018-2022 meningkat signifikan. Sedangkan untuk target tahun 2023 sebesar Rp3,029 triliun.
"Tapi saya lihat per hari ini PAD sudah mencapai 37 persen dan transfer baru 34 persen, sehingga perkiraan saya PAD Kalbar itu akhir tahun nanti realisasinya bisa Rp3,2 sampai Rp3,3 triliun. Makanya Kalbar sudah termasuk 20 daerah dengan celah fiskal tinggi," katanya.
Pada Rakor Keuangan Daerah tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, Bupati/Wali Kota se-Kalbar atau yang mewakili beserta Sekretaris Daerah Kab/Kota dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar maupun Kabupaten/kota.
Di mana pada kesempatan tersebut Sutarmidji berharap daerah-daerah di Kalbar dapat memperhatikan sumber PAD dan percepatan realisasi belanja.
"Mudah-mudahan dengan acara ini, daerah lebih serius lagi untuk memperhatikan sumber-sumber pendapatan mereka dan melakukan inovasi untuk peningkatan dan percepatan realisasi belanja," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Semuanya itu harus mengacu pada data yang valid, selama ini kenapa realisasi pendapatan tidak baik atau belanjanya tidak baik, dikarenakan datanya tidak betul," kata Sutarmidji saat membuka Rapat Koordinasi Keuangan Daerah se-Kalbar resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat, di Aula Qubu Resort Kubu Raya, Kamis.
Dia mengatakan, sebagai Gubernur dirinya setiap hari harus mendapatkan data kondisi keuangan dari OPD-OPD sehingga kita (Pemprov. Kalbar) bisa membuat perencanaan dengan baik.
"Terbukti tahun lalu belanja APBD Provinsi Kalbar berada di urutan ke-4 nasional dalam kategori pendapatan dan belanja," tuturnya.
Sutarmidji menjelaskan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalbar dari tahun 2018-2022 meningkat signifikan. Sedangkan untuk target tahun 2023 sebesar Rp3,029 triliun.
"Tapi saya lihat per hari ini PAD sudah mencapai 37 persen dan transfer baru 34 persen, sehingga perkiraan saya PAD Kalbar itu akhir tahun nanti realisasinya bisa Rp3,2 sampai Rp3,3 triliun. Makanya Kalbar sudah termasuk 20 daerah dengan celah fiskal tinggi," katanya.
Pada Rakor Keuangan Daerah tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, Bupati/Wali Kota se-Kalbar atau yang mewakili beserta Sekretaris Daerah Kab/Kota dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar maupun Kabupaten/kota.
Di mana pada kesempatan tersebut Sutarmidji berharap daerah-daerah di Kalbar dapat memperhatikan sumber PAD dan percepatan realisasi belanja.
"Mudah-mudahan dengan acara ini, daerah lebih serius lagi untuk memperhatikan sumber-sumber pendapatan mereka dan melakukan inovasi untuk peningkatan dan percepatan realisasi belanja," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023