Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) menyatakan bahwa efisien penciptaan kartu kredit pemerintah (KKP) yang paling penting adalah keseluruhan transaksi diproses di dalam negeri, kemudian ditransparasikan dalam belanja pemerintah.
“Efisien penciptaan kartu kredit akan didapatkan dari biaya 0 persen transaksi tadi, namun yang paling penting adalah keseluruhan transaksi diproses di dalam negeri, kemudian ditransparansi belanja pemerintah,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo RM Manuhutu dalam Taklimat Media Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI 2023) secara virtual, Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengapresiasi peluncuran kartu kredit Indonesia yang disebut sebagai salah satu bentuk inovasi yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan kerja sama pemangku kepentingan lainnya.
Kerja sama dalam penciptaan KKP diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan melakukan inovasi-inovasi baru dalam rangka mendorong Indonesia bisa mencapai Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp4,5 triliun dolar AS pada 2038. “Kuncinya adalah inovasi,” ungkap dia
Menurut Odo, KKP memudahkan masyarakat dan pemerintah. Sejumlah dampak positif dari inovasi itu yakni semua proses akan dilakukan di dalam negeri dan datanya di dalam negeri, serta adanya transparansi.
“Teman-teman dari BI sudah harus memakai KKP, jadi harus menjadi contoh ya. Jangan kita dipaksa menggunakan KKP, tapi BI tidak menggunakan KKP. Harapannya mulai Minggu depan kita sudah mulai melihat ini BI mulai gunakan KKP untuk berbagai belanja,” ujarnya.
Baca juga: Kemenkeu Perwakilan Kalbar kenalkan kartu kredit pemerintah domestik
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital seperti kartu kredit pemerintah perlu terus diperkuat guna mempermudah belanja pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan efisiensi serta transparansi, dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.
“Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan, (yakni) inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat,” kata dia dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital (Fekdi) secara virtual di Jakarta, Senin.
Selain itu, pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN (Asosiation of South East Asian Nations) seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) antar negara juga mendesak untuk terus diperkuat. Upaya ini dilakukan dalam rangka mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan, serta menjadi bagian penting dari Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Baca selengkapnya: Inovasi dalam pembayaran digital perlu diperkuat
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023