"Sering data itu tidak siap dan akurat. Kenapa Sensus Pertanian ini dilaksanakan? Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan butuh akurasi data," kata Presiden Jokowi dalam acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Senin.
Sensus Pertanian dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun yang berakhiran angka 3. Sensus Pertanian Tahun 2023 merupakan sensus pertanian ketujuh dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Statistik Pusat (BPS).
"Kita tahu, untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat, butuh data yang akurat. Sering kita kedodoran di sini. Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu; tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, Pak, pupuk nggak ada?," tambah Jokowi.
Baca juga: Seluruh petugas Regsosek didaftarkan program BPJAMSOSTEK
Dia menyebut keluhan tersebut mungkin disebabkan karena suplai pupuk yang kurang, distribusi tidak benar, atau sebab lainnya.
"Tapi, kalau datanya akurat, gampang sekali Oh, ya bukan 9 juta ton, tapi 13 juta ton, misalnya. Oleh karena itu, saya mendukung sekali pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 ini dan ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu," ungkapnya.
Namun, lanjutnya, sensus yang dilakukan 10 tahunan itu terlampau lama.
"Mestinya ini setiap lima tahun, biayanya juga nggak banyak, mungkin Rp3 triliun-an, tapi penting. Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya tidak akurat dan paling ter-update, terkini," jelasnya.
Jokowi pun meminta agar Sensus Pertanian Tahun 2023 betul-betul menghasilkan data terkini, akurat, dan terpercaya.
"Sensus Pertanian ini menyangkut pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Semuanya melakukan sensus di situ, karena kita tahu sektor ini memiliki peran yang sangat strategis. Data yang ada di saya, (pertanian) menyumbang 11,8 persen terhadap total PDB kita, besar sekali," katanya.
Baca juga: Petugas sensus Regsosek Singkawang harus perhatikan data yang dihimpun benar-benar valid
Dia pun menyebut pertanian berada dalam kondisi sangat rawan karena ancaman krisis pangan.
"Tiga ratus empat puluh lima juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang. Oleh sebab itu, sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan, peran yang sangat strategis ke depan, dan menyediakan pekerjaan 40 juta orang hidup di sektor ini. Ini sudah 29 persen dari angkatan kerja," katanya.
Selanjutnya, Jokowi juga meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian menyukseskan sensus yang akan dilaksanakan pada 1 Juni sampai 30 Juli 2023 tersebut.
"Artinya, dua bulan selesai dan setelah itu kita mendapatkan sebuah data yang akurat dan berkualitas," imbuhnya.
Baca juga: 522 petugas sensus diterjunkan kumpulkan data sosial ekonomi
Sensus Pertanian Tahun 2023 dilakukan untuk mendapatkan variabel yang diperlukan demi kelengkapan data pertanian berkembang sangat dinamis serta menjawab kebutuhan data, baik di level nasional maupun internasional.
Selain itu, sensus tersebut serta dirancang untuk memperoleh hasil berstandar internasional dengan mengacu pada program Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA).
Sensus Pertanian Tahun 2023 merupakan kegiatan besar yang terdiri atas rangkaian tahapan kegiatan yang diawali dengan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, penyajian, dan analisis data.
Kegiatan ST2023 sudah dimulai sejak tahun 2021 dan seluruh kegiatan dijadwalkan berakhir pada 2024. Salah satu tahapan penting dalam ST2023 adalah pengumpulan data pada Juni-Juli 2023 yang melibatkan banyak petugas, baik dari organik BPS maupun para mitra.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital seperti kartu kredit pemerintah perlu terus diperkuat guna mempermudah belanja pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan efisiensi serta transparansi, dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.
“Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan, (yakni) inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat,” kata dia dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital (Fekdi) secara virtual di Jakarta, Senin.
Selain itu, pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN (Asosiation of South East Asian Nations) seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) antar negara juga mendesak untuk terus diperkuat. Upaya ini dilakukan dalam rangka mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan, serta menjadi bagian penting dari Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.
“Saya harap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” ungkapnya.
Menurut Presiden Jokowi, ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dapat dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru mengingat pangsa pasar dalam sektor tersebut sebesar 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN.
Potensi untuk bertumbuh semakin maju dianggap sangat besar mengingat Indonesia berada dalam peringkat ke-6 dengan jumlah startup terbesar di dunia, yakni 2.400 startup, dengan penetrasi internet sebesar 76,8 persen.
Nilai ekonomi digital Indonesia turut diproyeksikan mencapai 130 miliar dolar AS pada tahun 2025 dan akan terus bertumbuh hingga 315 miliar dolar AS pada tahun 2030.Baca selengkapnya: Inovasi dalam pembayaran digital perlu diperkuat
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023