Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan membahas isu terkait perbatasan, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), dan isu-isu penting lainnya dalam kunjungan kerjanya ke Malaysia 7-8 Juni 2023.
“Kunjungan saya ke Malaysia akan kita gunakan untuk menyelesaikan perundingan-perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai yaitu isu perbatasan dan isu perlindungan PMI Indonesia, dan tentunya hal-hal lain yang penting,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers sebelum lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, untuk melakukan kunjungan kerja ke Singapura dan Malaysia pada 7-8 Juni 2023.
Jokowi akan bertolak ke Malaysia pada Rabu siang dari Singapura setelah menjadi pembicara pada Ecosperity Week, Singapura.
Baca juga: Joko Widodo sapa khusus tiga pemimpin negara saat pembukaan KTT Ke-42 ASEAN
Di Malaysia, Jokowi akan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah.
Kunjungan Jokowi ke Malaysia juga merupakan kunjungan balasan dari kedatangan PM Anwar Ibrahim ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Indonesia pada 9 Januari 2023. Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi Anwar Ibrahim setelah dirinya dilantik menjadi PM Malaysia pada November 2022.
Pertemuan antara Presiden Jokowi dan PM Anwar pada Januari 2023 itu membahas banyak hal, di antarnya hilirisasi dan digitalisasi ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.
Dalam kunjungan kerja singkat kali ini, Jokowi akan bertolak dari Malaysia dan tiba di Indonesia pada Kamis (8/6) malam.
Baca juga: Joko Widodo tinjau gladi KTT ke-42 ASEANKepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, Kalimantan Barat terkenal dengan jalur tikus yang menjadi jalan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural masuk ke negara Malaysia untuk bekerja.
"Kalimantan Barat sudah dikenal punya banyak jalur-jalur tikus, karena anak-anak bangsa sering diberangkatkan secara non-prosedural melalui jalur tikus. Naif negara yang besar ini dikendalikan sindikat, kita tidak boleh bertekuk lutut pada para sindikat itu," kata Beni di Pontianak, Senin.
Untuk itu, katanya, perlu peran serta semua pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengantisipasi hal ini. Karena Wilayah perbatasan telah terdeteksi menjadi jalur gelap dari penempatan ilegal para PMI. Baca selengkapnya: Masih banyak jalur tikus untuk PMI di perbatasan Kalbar
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023