Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus memantau perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) terkait dengan penyebaran informasi memanfaatkan media sosial dalam konteks politik menyambut perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"AI ini termasuk jadi perhatian kami, karena yang namanya AI masuk dalam ruang lingkup dunia digital. Dalam dunia digital, kami punya sejumlah peraturan perundang-undangan. Ada Undang-undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang sekarang sedang direvisi, kemudian PP No.71/2019, ada Permenkominfo No.5/2020, dan juga KUHP," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, kepada ANTARA, Sabtu.
Usman menegaskan bahwa pihaknya tetap memantau penggunaan AI dengan peraturan yang sudah ada, kendati Kemenkominfo juga harus melihat kembali apakah peraturan yang ada perlu diperbarui, seperti halnya UU ITE yang saat ini sedang direvisi.
"AI ini kami pantau dan masyarakat bisa melaporkan kalau menemukan disinformasi politik dengan menggunakan AI, seperti bentuk suara tiruan atau fake voice, deepfake dengan menggunakan wajah orang tertentu, atau suara yang menampilkan tokoh politik tertentu," terangnya.
Baca juga: Antara Kalbar tampilkan presenter AI dengan berpakaian adat Dayak
Ia juga mengajak masyarakat luas, termasuk yang paling penting yaitu elit politik, untuk berpartisipasi dalam menciptakan atmosfer penggunaan media sosial yang baik dan sehat jelang Pemilu 2024.
"Kalau ada yang menemukan pelanggaran, maka itu langsung bisa dilaporkan ke Kemenkominfo. Kami akan lakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegasnya.
Terkait Hari Media Sosial Nasional yang dirayakan setiap tanggal 10 Juni, Usman melihat momentum tersebut untuk mencermati penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi positif tentang politik, partai politik, kandidat, calon anggota legislatif, dan calon presiden, bukan untuk menebarkan disinformasi politik atau hoaks politik.
"Kemenkominfo sendiri telah melakukan langkah-langkah dari hulu ke hilir. Di bagian hulu dalam konteks politik, sejak lama kami telah melakukan literasi digital dengan mengedukasi masyarakat agar menggunakan media sosial untuk kebaikan politik," jelasnya.
Sedangkan di sisi tengah, kata Usman, Kemenkominfo telah melakukan mekanisme korektif dengan menerapkan take down konten-konten atau disinformasi politik, serta melakukan kontra-narasi untuk melakukan koreksi atas ketidakakuratan sebuah informasi.
"Sementara di sisi hilir, kami bekerja sama dengan penegak hukum dalam Pemilu yang melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kejaksaan, dan Polri," kata Dirjen IKP Usman Kansong.
Baca juga: AI jadi kesempatan untuk dukung proses pendidikan
Perusahaan teknologi, Apple, dikabarkan tengah membuka posisi lebih banyak dalam perekrutan karyawan untuk mengembangkan produk-produk berbasis Artificial Intelligence (AI) buatannya sendiri.
Dilaporkan GSM Arena, Sabtu (20/5), Apple membuka hingga 176 posisi baru terkait dengan pembelajaran mesin (Machine Learning) hingga kecerdasan buatan.
Langkah itu nampaknya diambil Apple mengikuti jejak perusahaan-perusahaan teknologi lainnya yang kini memang berfokus pada pengembangan produk AI.
Secara lebih rinci, dari 176 posisi yang ditawarkan nantinya para karyawan yang diterima akan disebar ke tiga divisi yaitu Siri, iOS, serta macOS.
Sebanyak 68 dari posisi tersebut berada dalam departemen Siri, 52 akan bekerja dengan iOS, dan 46 terkait dengan macOS.
Fakta bahwa Apple berfokus pada pengembangan AI, bukanlah rahasia lagi.
Dalam pernyataan terbaru, Juru Bicara Apple mengatakan bahwa perusahaannya memang saat ini memakai pendekatan AI dengan cara yang disesuaikan dan bijaksana.
Dalam agenda terbaru Apple yaitu WWDC 2023, mungkin produk yang dinantikan ialah produk AR dan VR namun tidak menutup kemungkinan Apple akan mengumumkan hal menarik tentang produk AI-nya.Baca selengkapnya: Apple banyak rekrut karyawan untuk kembangkan AI
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"AI ini termasuk jadi perhatian kami, karena yang namanya AI masuk dalam ruang lingkup dunia digital. Dalam dunia digital, kami punya sejumlah peraturan perundang-undangan. Ada Undang-undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang sekarang sedang direvisi, kemudian PP No.71/2019, ada Permenkominfo No.5/2020, dan juga KUHP," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, kepada ANTARA, Sabtu.
Usman menegaskan bahwa pihaknya tetap memantau penggunaan AI dengan peraturan yang sudah ada, kendati Kemenkominfo juga harus melihat kembali apakah peraturan yang ada perlu diperbarui, seperti halnya UU ITE yang saat ini sedang direvisi.
"AI ini kami pantau dan masyarakat bisa melaporkan kalau menemukan disinformasi politik dengan menggunakan AI, seperti bentuk suara tiruan atau fake voice, deepfake dengan menggunakan wajah orang tertentu, atau suara yang menampilkan tokoh politik tertentu," terangnya.
Baca juga: Antara Kalbar tampilkan presenter AI dengan berpakaian adat Dayak
Ia juga mengajak masyarakat luas, termasuk yang paling penting yaitu elit politik, untuk berpartisipasi dalam menciptakan atmosfer penggunaan media sosial yang baik dan sehat jelang Pemilu 2024.
"Kalau ada yang menemukan pelanggaran, maka itu langsung bisa dilaporkan ke Kemenkominfo. Kami akan lakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegasnya.
Terkait Hari Media Sosial Nasional yang dirayakan setiap tanggal 10 Juni, Usman melihat momentum tersebut untuk mencermati penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi positif tentang politik, partai politik, kandidat, calon anggota legislatif, dan calon presiden, bukan untuk menebarkan disinformasi politik atau hoaks politik.
"Kemenkominfo sendiri telah melakukan langkah-langkah dari hulu ke hilir. Di bagian hulu dalam konteks politik, sejak lama kami telah melakukan literasi digital dengan mengedukasi masyarakat agar menggunakan media sosial untuk kebaikan politik," jelasnya.
Sedangkan di sisi tengah, kata Usman, Kemenkominfo telah melakukan mekanisme korektif dengan menerapkan take down konten-konten atau disinformasi politik, serta melakukan kontra-narasi untuk melakukan koreksi atas ketidakakuratan sebuah informasi.
"Sementara di sisi hilir, kami bekerja sama dengan penegak hukum dalam Pemilu yang melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kejaksaan, dan Polri," kata Dirjen IKP Usman Kansong.
Baca juga: AI jadi kesempatan untuk dukung proses pendidikan
Perusahaan teknologi, Apple, dikabarkan tengah membuka posisi lebih banyak dalam perekrutan karyawan untuk mengembangkan produk-produk berbasis Artificial Intelligence (AI) buatannya sendiri.
Dilaporkan GSM Arena, Sabtu (20/5), Apple membuka hingga 176 posisi baru terkait dengan pembelajaran mesin (Machine Learning) hingga kecerdasan buatan.
Langkah itu nampaknya diambil Apple mengikuti jejak perusahaan-perusahaan teknologi lainnya yang kini memang berfokus pada pengembangan produk AI.
Secara lebih rinci, dari 176 posisi yang ditawarkan nantinya para karyawan yang diterima akan disebar ke tiga divisi yaitu Siri, iOS, serta macOS.
Sebanyak 68 dari posisi tersebut berada dalam departemen Siri, 52 akan bekerja dengan iOS, dan 46 terkait dengan macOS.
Fakta bahwa Apple berfokus pada pengembangan AI, bukanlah rahasia lagi.
Dalam pernyataan terbaru, Juru Bicara Apple mengatakan bahwa perusahaannya memang saat ini memakai pendekatan AI dengan cara yang disesuaikan dan bijaksana.
Dalam agenda terbaru Apple yaitu WWDC 2023, mungkin produk yang dinantikan ialah produk AR dan VR namun tidak menutup kemungkinan Apple akan mengumumkan hal menarik tentang produk AI-nya.Baca selengkapnya: Apple banyak rekrut karyawan untuk kembangkan AI
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023