Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Korwil Pontianak, Dr. Syarifah Ema Rahmaniah mengatakan pihaknya menggandeng KPU, Bawaslu serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan media untuk memberikan pelatihan pencegahan mis dan dis informasi menjelang Pemilu 2023.
"Dalam era digitalisasi saat ini, fluktuasi informasi yang begitu pesat melalui berbagai platform media sosial telah membuka celah bagi penyebaran informasi hoaks yang merugikan. Adalah pengetahuan umum bahwa salah satu pemicu konflik dan perpecahan sosial adalah fitnah dan berita palsu, terutama saat mendekati tahun politik menjelang pemilihan umum tahun 2024, dimana risiko berita hoaks semakin tinggi," kata Ema di Pontianak, Senin.
Menurutnya, sangat penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa informasi yang mereka terima atau bagikan adalah benar dan bebas dari fitnah atau hoaks.
"Dalam upaya mencapai hal ini, Mafindo Korwil Pontianak mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Mengawal Demokrasi Bebas Fitnah dan Hoaks menuju Pemilu 2024," tuturnya.
Ema menjelaskan, kegiatan FGD tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi literasi, komunitas sosial, jurnalis, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan upaya pencegahan berita hoaks di tengah masyarakat.
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi, mengajak masyarakat dan semua pihak untuk bersama-sama memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia menekankan pentingnya melakukan verifikasi fakta terhadap informasi yang beredar guna mencegah penyebaran hoaks yang dapat merusak proses demokrasi.
Budi juga menyadari bahwa berita hoaks dan fitnah memiliki potensi untuk merusak integritas demokrasi dan tatanan sosial. Oleh karena itu, dia mendorong masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu melakukan pengecekan fakta sebelum menyebarkan informasi.
Sementara itu, Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Kalimantan Barat, Umi Rifdiyawaty, menyoroti bahaya berita hoaks terhadap kehidupan masyarakat dan stabilitas demokrasi. Dia menegaskan bahwa pemilu yang dipengaruhi oleh berita palsu dan informasi tidak benar dapat mengancam kepercayaan publik.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Mafindo Wilayah Pontianak bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Aji, dan AMSI, yang didukung oleh Cekfakta.com dan Google News Initiative, dianggap sebagai langkah yang tepat dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat agar pemilihan umum berlangsung damai dan bebas dari fitnah serta hoaks.
Umi Rifdiyawaty berharap bahwa upaya pencegahan hoaks dapat ditingkatkan untuk mencapai semua lapisan masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya verifikasi fakta dan pencegahan hoaks.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Dalam era digitalisasi saat ini, fluktuasi informasi yang begitu pesat melalui berbagai platform media sosial telah membuka celah bagi penyebaran informasi hoaks yang merugikan. Adalah pengetahuan umum bahwa salah satu pemicu konflik dan perpecahan sosial adalah fitnah dan berita palsu, terutama saat mendekati tahun politik menjelang pemilihan umum tahun 2024, dimana risiko berita hoaks semakin tinggi," kata Ema di Pontianak, Senin.
Menurutnya, sangat penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa informasi yang mereka terima atau bagikan adalah benar dan bebas dari fitnah atau hoaks.
"Dalam upaya mencapai hal ini, Mafindo Korwil Pontianak mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Mengawal Demokrasi Bebas Fitnah dan Hoaks menuju Pemilu 2024," tuturnya.
Ema menjelaskan, kegiatan FGD tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi literasi, komunitas sosial, jurnalis, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan upaya pencegahan berita hoaks di tengah masyarakat.
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi, mengajak masyarakat dan semua pihak untuk bersama-sama memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dia menekankan pentingnya melakukan verifikasi fakta terhadap informasi yang beredar guna mencegah penyebaran hoaks yang dapat merusak proses demokrasi.
Budi juga menyadari bahwa berita hoaks dan fitnah memiliki potensi untuk merusak integritas demokrasi dan tatanan sosial. Oleh karena itu, dia mendorong masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu melakukan pengecekan fakta sebelum menyebarkan informasi.
Sementara itu, Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Kalimantan Barat, Umi Rifdiyawaty, menyoroti bahaya berita hoaks terhadap kehidupan masyarakat dan stabilitas demokrasi. Dia menegaskan bahwa pemilu yang dipengaruhi oleh berita palsu dan informasi tidak benar dapat mengancam kepercayaan publik.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Mafindo Wilayah Pontianak bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Aji, dan AMSI, yang didukung oleh Cekfakta.com dan Google News Initiative, dianggap sebagai langkah yang tepat dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat agar pemilihan umum berlangsung damai dan bebas dari fitnah serta hoaks.
Umi Rifdiyawaty berharap bahwa upaya pencegahan hoaks dapat ditingkatkan untuk mencapai semua lapisan masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya verifikasi fakta dan pencegahan hoaks.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023