Rencana pendirian PalmCo diyakini dapat menjadi pintu masuk, bahkan kesempatan emas bagi PTPN Group untuk merevitalisasi lahan-lahan sawit yang belum optimal dikelola agar menjadi produktif, sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan.
Ekonom Senior dan Pendiri INDEF Dradjad Wibowo mengatakan, proses merger unit bisnis sawit antara anak usaha PTPN Group menjadi momentum untuk mendata seluruh aset, termasuk memverifikasi lahan-lahan yang berpeluang dioptimasi.
“Karena dengan digabungkan, secara otomatis ada pendataan terhadap aset-aset. Aset akan dicek mana-mana aja. Jadi ini (PalmCo) jadi pintu masuknyalah. Jadi sebenarnya penggabungan itu momentumkan, kesempatan emas untuk bersih-bersih kemudian ditingkatkan,” jelas Dradjad Wibowo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/9/2023).
Apalagi, paparnya, ada rencana penambahan modal. Tentu investor dengan adanya PalmCo menjadi kesempatan due diligence atau aktivitas investigasi atau audit riwayat keuangan perusahaan.
Seperti diketahui, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII direncanakan akan bergabung ke dalam PTPN IV untuk membentuk Sub Holding bernama PalmCo yang khusus menggarap bisnis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya.
Dari hasil merger unit bisnis sawit di 4 anak usaha PTPN Grup itu, maka PalmCo serta merta akan memiliki lahan sawit seluas 500.000 ha. Namun, berdasarkan data PTPN Group masih ada optimalisasi dan revitalisasi sekitar 200.000 ha.
Lebih jauh, Dradjat mengatakan, pemanfaatan lahan secara penuh memang menjadi salah satu “penyakit” BUMN yang memiliki lahan luas. Kondisi ini, menurutnya, tidak bisa dibiarkan terus menerus, tetapi harus ada upaya bersih-bersih dan cara yang efektif adalah Merger dan Akuisisi (M&A).
“Jadi itu sebenarnya, jadi kesempatan untuk bersih-bersih. Kalau program Erick (Menteri BUMN Erick Thohir-red) memang banyak yang kita support ya, termasuk untuk merger BUMN. Ini memang posisinya kita support,” ucapnya.
Dengan demikian, paparnya, semua lahan dapat didata, dirapikan dan dikembalikan ke perusahaan. Misalnya, lahan mana yang dikuasai perusahaan, digarap masyarakat, disewakan hingga diselewengkan oleh oknum atau pihak tertentu.
“Yang masih dikuasai perusahaan namun belum optimal, bisa langsung dilakukan penanaman. Kalau yang sudah diambil masyarakat secara tidak sah, tentu cara penanganannya berbeda,” lanjutnya.
Di sisi lain, upaya bersih-bersih melalui M&E, ujarnya lagi, tidak hanya untuk lahan, tetapi juga sumber daya manusia.
“Jadi termasuk bersih-bersih manajemennya, nantikan Kementerian BUMN tahu track recordnya. Mana yang baik, mana yang bandel, siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu kan nanti kelihatan. Ini (pembentukan PalmCo) kesempatan,” terangnya.
Waspadai kepentingan politik
Di sisi lain, Dradjat Wibowo mengingatkan, merger dan akuisisi perusahaan milik negara memiliki sisi negatif, yaitu berpotensi menjadi kesempatan masuknya kepentingan politik yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kinerja perusahaan.
“Jadi ini harus diwanti-wanti agar PalmCo dipastikan dikelola oleh orang professional. Sehingga, target Pemerintah untuk menjadikan PalmCo menjadi perusahaan profit dan berdampak besar bagi perekonomian masyarakat dapat tercapai,” jelasnya.
Mengenai rencana PalmCo melepas sebagian saham ke publik melalui IPO, Dradjat mengatakan menjadi emiten akan membantu perbaikan perusahaan, terutama dari sisi transparansi dan tata kelola perusahaan,
Namun, dia menganjurkan, saham yang dilepas jangan terlalu besar, sebaiknya sekitar 20 persen saja sesuai dengan kebutuhan tambahan modal. Sehingga, Pemerintah tidak kehilangan kendali karena lahan PalmCo sangat luas dan strategis.
Agar target dana yang dibutuhkan dapat tercapai tanpa melepas banyak saham, dia mengatakan PalmCo dan Kementerian BUMN harus berupaya meningkatkan nilai aset perusahaan terlebih dahulu sebelum listing di pasar saham.
Dia mencontohkan strategi merger dan akuisisi yang telah dilakukan di BUMN perbankan saat krisis. Setelah dilakukan pendataan dan bersih-bersih aset, sahamnya di lepas ke publik, sehingga mau tidak mau bank mengeluarkan laporan ke publik.
“Ini pengalaman bank setelah bersih-bersih. Waktu masuk krisis itukan bank-bank itu, masih bermasalah, kredit macet dan KKN dan segala macam. Dibersihkan, nilainya naik, kemudian dilepas ke bursa. Mudah-mudahan, PTPN yang punya lebih banyak cerita macam-macam, bisa seperti itu,” kata Dradjat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Ekonom Senior dan Pendiri INDEF Dradjad Wibowo mengatakan, proses merger unit bisnis sawit antara anak usaha PTPN Group menjadi momentum untuk mendata seluruh aset, termasuk memverifikasi lahan-lahan yang berpeluang dioptimasi.
“Karena dengan digabungkan, secara otomatis ada pendataan terhadap aset-aset. Aset akan dicek mana-mana aja. Jadi ini (PalmCo) jadi pintu masuknyalah. Jadi sebenarnya penggabungan itu momentumkan, kesempatan emas untuk bersih-bersih kemudian ditingkatkan,” jelas Dradjad Wibowo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/9/2023).
Apalagi, paparnya, ada rencana penambahan modal. Tentu investor dengan adanya PalmCo menjadi kesempatan due diligence atau aktivitas investigasi atau audit riwayat keuangan perusahaan.
Seperti diketahui, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII direncanakan akan bergabung ke dalam PTPN IV untuk membentuk Sub Holding bernama PalmCo yang khusus menggarap bisnis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya.
Dari hasil merger unit bisnis sawit di 4 anak usaha PTPN Grup itu, maka PalmCo serta merta akan memiliki lahan sawit seluas 500.000 ha. Namun, berdasarkan data PTPN Group masih ada optimalisasi dan revitalisasi sekitar 200.000 ha.
Lebih jauh, Dradjat mengatakan, pemanfaatan lahan secara penuh memang menjadi salah satu “penyakit” BUMN yang memiliki lahan luas. Kondisi ini, menurutnya, tidak bisa dibiarkan terus menerus, tetapi harus ada upaya bersih-bersih dan cara yang efektif adalah Merger dan Akuisisi (M&A).
“Jadi itu sebenarnya, jadi kesempatan untuk bersih-bersih. Kalau program Erick (Menteri BUMN Erick Thohir-red) memang banyak yang kita support ya, termasuk untuk merger BUMN. Ini memang posisinya kita support,” ucapnya.
Dengan demikian, paparnya, semua lahan dapat didata, dirapikan dan dikembalikan ke perusahaan. Misalnya, lahan mana yang dikuasai perusahaan, digarap masyarakat, disewakan hingga diselewengkan oleh oknum atau pihak tertentu.
“Yang masih dikuasai perusahaan namun belum optimal, bisa langsung dilakukan penanaman. Kalau yang sudah diambil masyarakat secara tidak sah, tentu cara penanganannya berbeda,” lanjutnya.
Di sisi lain, upaya bersih-bersih melalui M&E, ujarnya lagi, tidak hanya untuk lahan, tetapi juga sumber daya manusia.
“Jadi termasuk bersih-bersih manajemennya, nantikan Kementerian BUMN tahu track recordnya. Mana yang baik, mana yang bandel, siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu kan nanti kelihatan. Ini (pembentukan PalmCo) kesempatan,” terangnya.
Waspadai kepentingan politik
Di sisi lain, Dradjat Wibowo mengingatkan, merger dan akuisisi perusahaan milik negara memiliki sisi negatif, yaitu berpotensi menjadi kesempatan masuknya kepentingan politik yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kinerja perusahaan.
“Jadi ini harus diwanti-wanti agar PalmCo dipastikan dikelola oleh orang professional. Sehingga, target Pemerintah untuk menjadikan PalmCo menjadi perusahaan profit dan berdampak besar bagi perekonomian masyarakat dapat tercapai,” jelasnya.
Mengenai rencana PalmCo melepas sebagian saham ke publik melalui IPO, Dradjat mengatakan menjadi emiten akan membantu perbaikan perusahaan, terutama dari sisi transparansi dan tata kelola perusahaan,
Namun, dia menganjurkan, saham yang dilepas jangan terlalu besar, sebaiknya sekitar 20 persen saja sesuai dengan kebutuhan tambahan modal. Sehingga, Pemerintah tidak kehilangan kendali karena lahan PalmCo sangat luas dan strategis.
Agar target dana yang dibutuhkan dapat tercapai tanpa melepas banyak saham, dia mengatakan PalmCo dan Kementerian BUMN harus berupaya meningkatkan nilai aset perusahaan terlebih dahulu sebelum listing di pasar saham.
Dia mencontohkan strategi merger dan akuisisi yang telah dilakukan di BUMN perbankan saat krisis. Setelah dilakukan pendataan dan bersih-bersih aset, sahamnya di lepas ke publik, sehingga mau tidak mau bank mengeluarkan laporan ke publik.
“Ini pengalaman bank setelah bersih-bersih. Waktu masuk krisis itukan bank-bank itu, masih bermasalah, kredit macet dan KKN dan segala macam. Dibersihkan, nilainya naik, kemudian dilepas ke bursa. Mudah-mudahan, PTPN yang punya lebih banyak cerita macam-macam, bisa seperti itu,” kata Dradjat.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023