Komisi V DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan terhadap sejumlah pembangunan strategis nasional yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
"Kami dari Komisi V DPR ingin memastikan proses pembangunan strategis di daerah berjalan lancar, sehingga kami turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan di beberapa titik pembangunan," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, saat tiba bersama rombongan di Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu.
Disampaikan Lasarus, kunjungan kerja Komisi V DPR RI kali ini membawa sejumlah mitra pembangunan seperti Kementerian PUPR dan pihak terkait lainnya dengan tujuan pengawasan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.
Menurut dia, beberapa pembangunan strategis daerah yang menggunakan dana pusat yaitu Waterfront, ruas jalan Nanga Erak-Batas Kaltim, pembangunan jembatan layang dan sejumlah pembangunan lainnya termasuk jalan pararel perbatasan dan normalisasi atau pembangunan di sungai dan danau.
"Kami turun melihat langsung progres di lapangan, apakah mengalami kendala atau sudah berjalan lancar sesuai ketentuan," katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Rombongan Komisi V DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta rombongan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat.
Lasarus juga sempat menyinggung dua kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu yang belum terhubung jalan atau transportasi darat yaitu Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Embaloh Hilir.
Selain itu kondisi tepian sungai Kapuas di sekitaran pemukiman warga yang mengalami abrasi, dengan harapan pembangunan dari pihak Kementerian PUPR.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus didampingi Pj Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Kapuas Hulu bersama Kementerian PUPR meninjau pembangunan waterpront di Kota Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rabu (11/10/2023). ANTARA (Teofilusianto Timotius)
"Termasuk juga terkait ketersediaan air bersih, itu perlu pihak Kementerian PUPR menindaklanjuti pembangunan kedepannya seperti di Nanga Potan yang memerlukan perhatian serius," kata Lasarus.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengatakan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Kapuas Hulu masih memerlukan perhatian serius pemerintah pusat, sebab untuk di daerah terkendala keterbatasan anggaran APBD.
Dia berharap pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR serta kementerian terkait lainnya dapat membantu Kabupaten Kapuas Hulu dalam penanganan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan.
Fransiskus menyebutkan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah cukup luas dengan 278 desa, empat kelurahan serta 23 kecamatan.
Dia mengakui perhatian pemerintah pusat untuk Kabupaten Kapuas Hulu sangat dirasakan dampaknya bagi masyarakat terutama pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta program pembangunan lainnya.
"Kami sangat terbantu atas kehadiran Komisi V DPR RI dan Pak Menteri PUPR yang juga beberapa kali mengunjungi Kapuas Hulu dapat pembangunan kami rasakan, akan tetapi Kapuas Hulu masih sangat membutuhkan perhatian untuk penanganan infrastruktur dasar khusus jalan, bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan," ucap Fransiskus.
Disisi lain, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson Azroi mengapresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI dan juga Kementerian PUPR bersama kementerian terkait lainnya atas pembangunan di Kalimantan Barat.
"Kami sangat rasakan perhatian pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah Kalimantan Barat, kami berharap perhatian itu terus ditingkatkan mengingat keterbatasan anggaran di daerah," kata Harisson.
Dalam kesempatan tersebut pun, Harisson menyampaikan usulan agar jalan-jalan provinsi di Kalimantan Barat dijadikan menjadi jalan nasional agar dapat tertangani secara maksimal melalui anggaran pemerintah pusat.
