Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengatakan pihaknya bersama Komisi V DPR RI meningkatkan sinergi untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang ada di provinsi itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Hari ini, saya turut serta dalam Reses Bersama Komisi V DPR RI Kapuas Hulu untuk meninjau sejumlah infrastruktur yang ada di sana dan beberapa daerah lainnya. Dalam hal ini, kita akan meningkatkan sinergi bersama DPR RI untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur di Kalbar," kata Harisson di Kapuas Hulu, Kamis.
Pada kesempatan tersebut, dirinya mengapresiasi perhatian Komisi V terhadap pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, terutama dalam menghadapi tantangan pembiayaan infrastruktur, terutama perbaikan jalan sepanjang 1.534 kilometer.
"Saya sengaja mendampingi Komisi V hari ini. Semoga sinergitas ini terus terjalin karena pembangunan di Kalimantan Barat membutuhkan kolaborasi semua pihak," tuturnya.
Harisson juga meminta klarifikasi mengenai kewenangan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Selain itu, ia menyoroti perlunya transformasi jalan provinsi menjadi jalan nasional untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
"Dalam konteks pembangunan sektor transportasi, khususnya Bandara Internasional, Pemprov Kalbar komitmen untuk menjaga status Bandara Internasional guna memastikan konektivitas internasional yang optimal," kata Harisson.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyebutkan bahwa kunjungan kerja ke daerah tersebut bertujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan langsung terhadap program kegiatan yang dijalankan.
"Reses bersama Komisi V DPR RI menjadi forum penting untuk memajukan infrastruktur dan pembangunan di Kalimantan Barat. Perkembangan pembangunan infrastruktur dilaporkan positif, sementara aspirasi masyarakat dan kebutuhan pengalihan kewenangan jalan provinsi menjadi fokus," katanya.
Lasarus menekankan perlunya pengaturan kebijakan secara komprehensif dan merinci rencana revisi terkait jalan dan kewenangan pemerintah pusat.
"Terkait izin pembangunan dan pengelolaan taman nasional, ia menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dan kewenangan yang jelas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Hari ini, saya turut serta dalam Reses Bersama Komisi V DPR RI Kapuas Hulu untuk meninjau sejumlah infrastruktur yang ada di sana dan beberapa daerah lainnya. Dalam hal ini, kita akan meningkatkan sinergi bersama DPR RI untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur di Kalbar," kata Harisson di Kapuas Hulu, Kamis.
Pada kesempatan tersebut, dirinya mengapresiasi perhatian Komisi V terhadap pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, terutama dalam menghadapi tantangan pembiayaan infrastruktur, terutama perbaikan jalan sepanjang 1.534 kilometer.
"Saya sengaja mendampingi Komisi V hari ini. Semoga sinergitas ini terus terjalin karena pembangunan di Kalimantan Barat membutuhkan kolaborasi semua pihak," tuturnya.
Harisson juga meminta klarifikasi mengenai kewenangan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Selain itu, ia menyoroti perlunya transformasi jalan provinsi menjadi jalan nasional untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
"Dalam konteks pembangunan sektor transportasi, khususnya Bandara Internasional, Pemprov Kalbar komitmen untuk menjaga status Bandara Internasional guna memastikan konektivitas internasional yang optimal," kata Harisson.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyebutkan bahwa kunjungan kerja ke daerah tersebut bertujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan langsung terhadap program kegiatan yang dijalankan.
"Reses bersama Komisi V DPR RI menjadi forum penting untuk memajukan infrastruktur dan pembangunan di Kalimantan Barat. Perkembangan pembangunan infrastruktur dilaporkan positif, sementara aspirasi masyarakat dan kebutuhan pengalihan kewenangan jalan provinsi menjadi fokus," katanya.
Lasarus menekankan perlunya pengaturan kebijakan secara komprehensif dan merinci rencana revisi terkait jalan dan kewenangan pemerintah pusat.
"Terkait izin pembangunan dan pengelolaan taman nasional, ia menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dan kewenangan yang jelas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan," tuturnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023