Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan partisipasi dan kerja sama dari negara-negara Islam menjadi penting dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

"Pentingnya partisipasi dan kerja sama negara-negara Islam, termasuk Arab Saudi, dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut Agung, hubungan sejarah Islam yang kuat antara Indonesia dengan Arab Saudi membuat hubungan masyarakat kedua negara dekat satu sama lain.

"Jeddah yang merupakan bagian dari Provinsi Mekkah dan Kerajaan Arab Saudi, merupakan tempat lahirnya Agama Islam. Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia memiliki kedekatan khusus dengan Arab Saudi dan tentunya dengan Islamic Development Bank (IsDB) yang bermarkas di Jeddah," katanya.

Tentunya, lebih banyak kerja sama dan investasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat berasal dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam lainnya melalui IsDB.

OIKN bertemu dengan Manager of the Public Private Partnership Division Islamic Development Bank (IsDB) Mohammed Alsayed di Jeddah, Arab Saudi.

Baca juga: OIKN sebut investor India tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara

Pertemuan ini dilakukan untuk membahas peluang kerja sama antara bank pembangunan multilateral negara-negara Islam tersebut dengan Otorita IKN, khususnya terkait proyek-proyek investasi dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Di kantor pusat lembaga yang beranggotakan 57 negara organisasi kerja sama Islam ini, OIKN menawarkan berbagai sektor kerja sama dengan IsDB, di antaranya energi terbarukan, hunian, infrastruktur konektivitas, ekowisata, dan agrikultur.

Pertemuan OIKN dengan IsDB di Jeddah merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilakukan oleh Kepala Otorita IKN dengan Presiden IsDB Sulaiman Al Jasser pada tahun lalu dan pertemuan di Jakarta dengan Wakil Presiden IsDB pada tahun ini.

Di Indonesia, IsDB telah bekerja sama dengan special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI dengan skema KPBU. Sementara itu, Otorita IKN dan SMI memiliki perjanjian fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan (PPSP) untuk percepatan pembangunan IKN.

Alsayed mengatakan pihaknya terbuka pada potensi kerja sama dengan sektor swasta untuk pembiayaan infrastruktur, melalui skema KPBU dalam pengembangan IKN Nusantara.

Baca juga: 85 persen hunian berbentuk vertikal di IKN Nusantara





 

Pewarta: Aji Cakti

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023