Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyatakan digitalisasi penyerapan tenaga kerja perlu segera diterapkan di wilayah setempat dengan harapan warga tidak lagi kesulitan mencari pekerjaan.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti dalam keterangannya di Surabaya, Kamis, mengatakan dengan adanya digitalisasi itu diharapkan warga yang belum mendapatkan pekerjaan bisa dimasukkan ke data base.
"Pemerintah Kota Surabaya kemudian membuat sistem untuk mengintervensi mereka. Tidak hanya by name by address (sesuai nama dan alamat), tapi juga profil butuh termasuk skill khusus pencari kerja itu tergambar dan lengkap," katanya.
Dengan begitu, kata dia, akan dengan mudah disalurkan kepada penyedia tenaga kerja di Kota Surabaya. Menurutnya, tidak sulit membuat digitalisasi penyerapan tenaga kerja berbasis data ini.
Surabaya sudah membuktikan pada sistem layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) hingga Kader Surabaya Hebat (KSH).
"Surabaya baru benar-benar menjadi smart city kalau pengentasan pengangguran juga dengan digitalisasi," ujar politikus senior tersebut.
Selain itu, lanjut dia, dengan sistem digitalisasi maka akan terpotret seluruh angkatan kerja yang perlu mendapat intervensi dari Pemkot Surabaya, yakni bisa melalui aplikasi atau platform yang lain sehingga keberadaan warga yang menganggur bisa terlacak.
Kemudian juga akan terkelompokkan sesuai keahlian dan kemampuannya, lalu Pemkot sebagai pelayan warga hadir untuk menyalurkan para tenaga kerja ke penyedia lapangan kerja.
"Jadi sudah bukan saatnya era digitalisasi begini pencari kerja susah-susah mencari lowongan pekerjaan dan melamarnya. Biarkan pemkot melayani dengan menghadirkan pekerjaan bagi warganya. Cukup melalui smartphone akan ada semacam notifikasi kebutuhan tenaga kerja," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti saat di ruang kerjanya, Rabu (1/11/2023). ANTARA/Abdul Hakim
Reni mengatakan sudah bukan zamannya lagi kota sekelas Surabaya masih manual dalam pengentasan pengangguran, yaitu mendata satu per satu angkatan kerja, kemudian baru memasukkan ke data base.
Kemudian ujungnya akan terdata berapa jumlah angkatan kerja di kota ini. Para angkatan kerja itu, kemudian diminta untuk meningkatkan skill saat melamar pekerjaan melalui job fair atau bursa kerja.
Menurut Reni, even tetap perlu, tapi bisa ditingkatkan eskalasi dan efektivitasnya dengan menyesuaikan kebutuhan era.
Tokoh perempuan di Surabaya tersebut yakin bahwa Pemkot Surabaya dengan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang dimiliki mampu merealisasikan impian digitalisasi pengentasan pengangguran.
Digitalisasi ini menyebar seluruh angkatan kerja mulai yang lulus SMA atau SMK, bahkan sejak usia 15 tahun.
Tentu yang perlu dilakukan adalah sinergi antara Pemkot Surabaya, penyedia lapangan kerja termasuk perusahaan dan pelaku ekonomi lainnya, juga sinergi dengan warga. Para angkatan kerja atau warga yang menganggur itulah yang dituntut diperbaharui profil dirinya.
Dikatakannya, para pencari kerja atau angkatan kerja itu kebanyakan adalah anak muda dan dipastikan sangat akrab dengan dunia digital bersama smartphone. Para pekerja harus memasukkan profil terkini ke dalam platform yang disediakan Pemkot Surabaya.
"Teknisnya bisa apa saja. Yang penting data base pencari kerja ini sudah terpegang oleh sistem. Begitu ada kebutuhan, mereka akan terkonfirmasi secara akurat dan detail. Inilah tugas pemkot, mengantarkan mereka pada penyedia kerja," kata Reni.
Setiap angkatan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya, lanjut dia, akan punya potensi untuk bisa bekerja.
Namun, pimpinan dewan tersebut mengingatkan bahwa kuncinya ada di pencari kerja, terutama pada kemampuan skill dan keterampilan.
Para pekerja nantinya punya akun dalam digitalisasi pengentasan pengangguran, karena itulah profil utuh dan terkini menjadi penting.
Tentu, kata dia, semua itu harus didukung pembiayaan sehingga DPRD Surabaya mendukung kebutuhan persetujuan anggaran demi kepentingan untuk pengentasan pengangguran.
"Akun tersebut terkoneksi dengan sistem. Jadi, tidak perlu menunggu job fair yang diadakan terjadwal. Setiap saat penyedia pekerjaan membutuhkan bisa langsung ternotifikasi. Inilah upaya taktis yang bisa dilakukan pemkot dalam upaya pengentasan pengangguran," tutur Reni.
Baca juga: Perkuat sinergi kebijakan untuk digitalisasi keuangan daerah
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai digitalisasi transaksi keuangan daerah efektif dalam meningkatkan penerimaan serta efisien dalam pengeluaran dan tata kelola anggaran pemerintah daerah (pemda).
“Digitalisasi tidak hanya mengenai digitalisasi dan juga peningkatan penerimaan serta efisiensi pengeluaran, lebih dari itu adalah peningkatan tata kelola (pemerintah daerah),” kata Perry dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (TP2DD) di Jakarta, Selasa.
Dalam hal itu, Perry menjabarkan peran BI sebagai bank sentral dalam mendorong percepatan digitalisasi keuangan di daerah.
Pertama, BI turut menerapkan digitalisasi di bidang sistem pembayaran. Ia mencontohkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang saat ini telah mencapai 37 juta pengguna. Dari jumlah tersebut, 30 juta di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Dengan QRIS kita menyejahterakan rakyat, dan lebih dari itu, QRIS Tuntas bisa digunakan untuk tarik tunai dan setor dana. Bahkan kita sambungkan dengan Kartu Kredit Indonesia itu bisa kita gunakan,” jelas Perry.
Kedua, BI berperan memperluas penggunaan layanan Kartu Kredit Indonesia untuk mempermudah pengaturan dan tata kelola keuangan daerah. Dengan Kartu Kredit Indonesia, tata kelola anggaran pemda semakin mudah karena BI telah melakukan mobilisasi dengan pihak perbankan.
“Tapi lebih dari itu, merchant-nya yang menggunakan Kartu Kredit Indonesia bunganya sangat murah 1,3 persen dibanding kartu kredit lain, dan Kartu Kredit Indonesia juga kami sambungkan dengan QRIS,” ujar Perry. Baca berita selengkapnya: Digitalisasi pemda dinilai efektif tingkatkan penerimaan
