Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, Erwin Sudrajat menginginkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bisa mempercepat akselarasi pembangunan dengan kerja kolaboratif.
"TPAKD yang telah dibentuk sebagai langkah bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ingin menggugah semangat kerjasama dan kolaborasi di Kabupaten Kayong Utara untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera," kata Pj Sekretaris Daerah Kayong Utara Erwin Sudrajat, Jumat.
Ia mengharapkan peningkatan inklusi keuangan di daerah mampu menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas hidup, dengan dampak positif pada pendidikan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
"Hal tersebut sejalan dengan misi pembangunan Kabupaten Kayong Utara yaitu misi pertama dan kedua yang menekankan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan daya saing ekonomi dan daya beli masyarakat, untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi," kata Erwin.
Menurutnya, keberadaan TPAKD menjadi posisi strategis dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kayong Utara. Untuk itu, ia meminta kepada TPAKD segera menyusun program-program yang memastikan terwujudnya akses seluas-luasnya bagi masyarakat dan mencari terobosan atau inovasi dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.
"Kayong Utara ini ada dua kecamatan berada di kepulauan dengan akses keuangan mungkin sulit, ini perlu barangkali terobosan terutama bagi para nelayan dan peran bpjs juga pro aktif," jelas Erwin.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Maulana Yasin menyampaikan ada tiga program nasional TPAKD yang perlu lakukan pertama adalah rekening untuk mahasiswa dan pelajar agar mereka juga memanfaatkan fasilitas jasa keuangan perbankan, kedua melawan rentenir dan pinjaman online ilegal.
Program ke tiga, lanjut Maulana, adalah bisnis matching yang merupakan program yang mempertemukan pelaku usaha dengan industri-industri yang ada serta didukung program bisnis perbankan.
"Untuk yang ketiga ada program tematik terkait bisnis matching adalah mempertemukan antara pelaku umkm dengan industri seperti BPJS dan Bank Kalbar, tiga inilah kita usungkan. Jangan terpengaruh dengan pinjol yang ilegal sehingga bisa mematikan usaha dan saat ini kita yang sudah menutup 5.400 pinjol ilegal," ungkap Maulana.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"TPAKD yang telah dibentuk sebagai langkah bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ingin menggugah semangat kerjasama dan kolaborasi di Kabupaten Kayong Utara untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera," kata Pj Sekretaris Daerah Kayong Utara Erwin Sudrajat, Jumat.
Ia mengharapkan peningkatan inklusi keuangan di daerah mampu menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas hidup, dengan dampak positif pada pendidikan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
"Hal tersebut sejalan dengan misi pembangunan Kabupaten Kayong Utara yaitu misi pertama dan kedua yang menekankan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan daya saing ekonomi dan daya beli masyarakat, untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi," kata Erwin.
Menurutnya, keberadaan TPAKD menjadi posisi strategis dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kayong Utara. Untuk itu, ia meminta kepada TPAKD segera menyusun program-program yang memastikan terwujudnya akses seluas-luasnya bagi masyarakat dan mencari terobosan atau inovasi dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.
"Kayong Utara ini ada dua kecamatan berada di kepulauan dengan akses keuangan mungkin sulit, ini perlu barangkali terobosan terutama bagi para nelayan dan peran bpjs juga pro aktif," jelas Erwin.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Maulana Yasin menyampaikan ada tiga program nasional TPAKD yang perlu lakukan pertama adalah rekening untuk mahasiswa dan pelajar agar mereka juga memanfaatkan fasilitas jasa keuangan perbankan, kedua melawan rentenir dan pinjaman online ilegal.
Program ke tiga, lanjut Maulana, adalah bisnis matching yang merupakan program yang mempertemukan pelaku usaha dengan industri-industri yang ada serta didukung program bisnis perbankan.
"Untuk yang ketiga ada program tematik terkait bisnis matching adalah mempertemukan antara pelaku umkm dengan industri seperti BPJS dan Bank Kalbar, tiga inilah kita usungkan. Jangan terpengaruh dengan pinjol yang ilegal sehingga bisa mematikan usaha dan saat ini kita yang sudah menutup 5.400 pinjol ilegal," ungkap Maulana.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023