Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kuching, Raden Sigit Witjaksono mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan otoritas pemerintahan Sarawak dalam program Rekalibrasi Tenaga Kerja 2.0 (RTK 2.0) Sarawak untuk melakukan pembaruan Paspor bagi tenaga kerja asing termasuk kepada para PMI.
"Dukungan ini kita lakukan dengan program pelayanan dokumen paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu merupakan upaya KJRI. Selain merupakan upaya perlindungan kepada WNI atau PMI juga untuk mendukung program kebijakan otoritas Sarawak," kata Sigit di Bintulu, Malaysia, Sabtu.
Dia menjelaskan, pelayanan pembaruan paspor reguler dan SPLP kepada para PMI ini dilakukan melalui program jemput bola dan Layanan Paspor Istimewa Sarawak (Lapis Sarawak). Kegiatan ini juga guna mendukung upaya pemutihan atau legalisasi kepada PMI yang banyak bekerja di Sarawak.
"Kami sudah mengupayakan sejak akhir Juli dan diharapkan dapat mengakomodir hingga akhir Desember 2023," tuturnya.
Sigit mengatakan untuk melaksanakan pelayanan kelengkapan dokumen paspor dan SPLP tersebut, pihak perusahaan terutama yang memperkerjakan para PMI di perkebunan kelapa sawit harus sudah mengaplikasikan para pekerjanya (PMI) ke KJRI dan ke pihak berwenang Sarawak, Malaysia.
"Hingga kini sudah 100 lebih perusahaan telah mengaplikasikan pekerja khusus pada PMI ke KJRI Kuching, tentu sebelumnya perusahaan-perusahaan tersebut telah meregister ke jabatan imigresen dan terkait lisensi perusahaan tersebut juga telah mendaftar ke Jabatan Ketenaga Sarawak, Malaysia," ungkap Sigit.
Menurutnya, dari 100 lebih ini, KJRI Kuching telah mengapprove (menyetujui) sekitar 97 perusahaan dan sudah lebih dari 2500 kontrak kerja di Sarawak ini yang sudah kami setujui. Hal itu maksudkan sebagai upaya kami dengan harapan hingga akhir Desember 2023 ini bisa memenuhi target antara 15 hingga 20 ribu PMI yang masuk dalam program RTK 2.0 Sarawak atau legalisasi tersebut.
Saat ini, ujar Sigit, KJRI Kuching sedang mendampingi Direktorat Jenderal Imigrasi RI memusatkan kegiatan Lapis Sarawak di daerah Sibu, Miri dan Bintulu. Kegiatan Lapis Sarawak itu dimulai dari Sibu yang telah dilakukan pelayanan pembaruan dokumen paspor dan SPLP sebanyak 1900 lebih selama lima hari. Hal itu langsung dilakukan ke tempat-tempat kerja para PMI di ladang-ladang sawit.
Kemudian dilanjutkan lima sampai enam hari di Bintulu dengan harapan bisa melayani paling kurang 2000 pembaruan dokumen paspor dan SPLP bagi para PMI juga yang bekerja di ladang-ladang sawit. Dan, nantinya dilanjutkan ke Miri.
"Kegiatan pelayanan pembaruan dokumen paspor dan SPLP ini bisa terlaksana berkat adanya kerjasama dengan pihak pemerintahan Sarawak dan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang banyak memperkerjakan orang Indonesia," kata Sigit.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Dukungan ini kita lakukan dengan program pelayanan dokumen paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu merupakan upaya KJRI. Selain merupakan upaya perlindungan kepada WNI atau PMI juga untuk mendukung program kebijakan otoritas Sarawak," kata Sigit di Bintulu, Malaysia, Sabtu.
Dia menjelaskan, pelayanan pembaruan paspor reguler dan SPLP kepada para PMI ini dilakukan melalui program jemput bola dan Layanan Paspor Istimewa Sarawak (Lapis Sarawak). Kegiatan ini juga guna mendukung upaya pemutihan atau legalisasi kepada PMI yang banyak bekerja di Sarawak.
"Kami sudah mengupayakan sejak akhir Juli dan diharapkan dapat mengakomodir hingga akhir Desember 2023," tuturnya.
Sigit mengatakan untuk melaksanakan pelayanan kelengkapan dokumen paspor dan SPLP tersebut, pihak perusahaan terutama yang memperkerjakan para PMI di perkebunan kelapa sawit harus sudah mengaplikasikan para pekerjanya (PMI) ke KJRI dan ke pihak berwenang Sarawak, Malaysia.
"Hingga kini sudah 100 lebih perusahaan telah mengaplikasikan pekerja khusus pada PMI ke KJRI Kuching, tentu sebelumnya perusahaan-perusahaan tersebut telah meregister ke jabatan imigresen dan terkait lisensi perusahaan tersebut juga telah mendaftar ke Jabatan Ketenaga Sarawak, Malaysia," ungkap Sigit.
Menurutnya, dari 100 lebih ini, KJRI Kuching telah mengapprove (menyetujui) sekitar 97 perusahaan dan sudah lebih dari 2500 kontrak kerja di Sarawak ini yang sudah kami setujui. Hal itu maksudkan sebagai upaya kami dengan harapan hingga akhir Desember 2023 ini bisa memenuhi target antara 15 hingga 20 ribu PMI yang masuk dalam program RTK 2.0 Sarawak atau legalisasi tersebut.
Saat ini, ujar Sigit, KJRI Kuching sedang mendampingi Direktorat Jenderal Imigrasi RI memusatkan kegiatan Lapis Sarawak di daerah Sibu, Miri dan Bintulu. Kegiatan Lapis Sarawak itu dimulai dari Sibu yang telah dilakukan pelayanan pembaruan dokumen paspor dan SPLP sebanyak 1900 lebih selama lima hari. Hal itu langsung dilakukan ke tempat-tempat kerja para PMI di ladang-ladang sawit.
Kemudian dilanjutkan lima sampai enam hari di Bintulu dengan harapan bisa melayani paling kurang 2000 pembaruan dokumen paspor dan SPLP bagi para PMI juga yang bekerja di ladang-ladang sawit. Dan, nantinya dilanjutkan ke Miri.
"Kegiatan pelayanan pembaruan dokumen paspor dan SPLP ini bisa terlaksana berkat adanya kerjasama dengan pihak pemerintahan Sarawak dan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang banyak memperkerjakan orang Indonesia," kata Sigit.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023