Lembaga Konservasi Indonesia (KI) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan membahas konsep pengelolaan kawasan konservasi lepas pantai untuk meningkatkan kondusifitas sosial dan ekonomi dari sektor laut dan perikanan.
"Konservasi Indonesia bersama dengan KKP dan para pihak membahas konsep pengelolaan kawasan konservasi lepas pantai untuk memenuhi target pemerintah Indonesia dalam pengelolaan kawasan konservasi lepas pantai berkelanjutan yaitu 30 persen dari wilayah perairan Indonesia," kata Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia Victor Nikijuluw di Pontianak, Jumat.
Victor mengatakan konsep pembangunan kawasan konservasi lepas pantai ini akan dibahas dengan fokus pada Konferensi Nasional ke-11 pengelolaan sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil di Indonesia yang digelar di Pontianak pada 27 hingga 29 November 2023.
Konferensi nasional yang direncanakan akan dihadiri Menteri KKP ini akan mendiskusikan tentang pengenalan konsep kawasan konservasi perairan lepas pantai atau "Offshore Marine Protected Areas" dalam perspektif MPA Vision BY 30 2045 dari berbagai pihak yang sudah diundang dengan pembahasan strategi pengelolaan, pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Harapan dari pelaksanaan kegiatan ini nantinya yaitu setiap provinsi bisa mengidentifikasi kawasan lepas pantai yang dapat diusulkan ke pemerintah pusat.
"Sebagai contoh, Kalbar yang mempunyai kawasan yang berbatasan langsung dengan Natuna dan disebut juga dengan pengelolaan perikanan 711 di Indonesia," katanya.
Selain menggelar diskusi terfokus, akan ada pula pameran pameran tentang pengelolaan pesisir dan laut yang melibatkan berbagai pihak antara lain Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, DJPB, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, DJPT3, BBP3KP Ditjen PDSPKP KKP, KIPM Pontianak, BPPMHKP KKP, BPPSDMKP KKP, Direktorat Perencanaan Ruang Laut DJPKRL (Layanan Gerai Perizinan).
Kemudian, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DJPKRL, Balai Pengeloalan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, BPSPL Denpasar, BPSPL Padang, BPSPL Makassar, BKKPN Kupang, LPSPL Sorong, LPSPL Serang, LKKPN Pekanbaru, Universitas Tanjungpura, USAID Kolektif, Yayasan KEHATI, Lembaga Sertifikasi Profesi Konservasi dan Jasa Kelautan, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), RARE, YAPEKA, LINI, YPL, Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, UMKM (Galeri Tenun Ikat Sintang).
"Produk-produk yang ditampilkan yaitu yang menyangkut sosial ekonomi dari kelautan dan perikanan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Konservasi Indonesia bersama dengan KKP dan para pihak membahas konsep pengelolaan kawasan konservasi lepas pantai untuk memenuhi target pemerintah Indonesia dalam pengelolaan kawasan konservasi lepas pantai berkelanjutan yaitu 30 persen dari wilayah perairan Indonesia," kata Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia Victor Nikijuluw di Pontianak, Jumat.
Victor mengatakan konsep pembangunan kawasan konservasi lepas pantai ini akan dibahas dengan fokus pada Konferensi Nasional ke-11 pengelolaan sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil di Indonesia yang digelar di Pontianak pada 27 hingga 29 November 2023.
Konferensi nasional yang direncanakan akan dihadiri Menteri KKP ini akan mendiskusikan tentang pengenalan konsep kawasan konservasi perairan lepas pantai atau "Offshore Marine Protected Areas" dalam perspektif MPA Vision BY 30 2045 dari berbagai pihak yang sudah diundang dengan pembahasan strategi pengelolaan, pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Harapan dari pelaksanaan kegiatan ini nantinya yaitu setiap provinsi bisa mengidentifikasi kawasan lepas pantai yang dapat diusulkan ke pemerintah pusat.
"Sebagai contoh, Kalbar yang mempunyai kawasan yang berbatasan langsung dengan Natuna dan disebut juga dengan pengelolaan perikanan 711 di Indonesia," katanya.
Selain menggelar diskusi terfokus, akan ada pula pameran pameran tentang pengelolaan pesisir dan laut yang melibatkan berbagai pihak antara lain Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, DJPB, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, DJPT3, BBP3KP Ditjen PDSPKP KKP, KIPM Pontianak, BPPMHKP KKP, BPPSDMKP KKP, Direktorat Perencanaan Ruang Laut DJPKRL (Layanan Gerai Perizinan).
Kemudian, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DJPKRL, Balai Pengeloalan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, BPSPL Denpasar, BPSPL Padang, BPSPL Makassar, BKKPN Kupang, LPSPL Sorong, LPSPL Serang, LKKPN Pekanbaru, Universitas Tanjungpura, USAID Kolektif, Yayasan KEHATI, Lembaga Sertifikasi Profesi Konservasi dan Jasa Kelautan, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), RARE, YAPEKA, LINI, YPL, Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, UMKM (Galeri Tenun Ikat Sintang).
"Produk-produk yang ditampilkan yaitu yang menyangkut sosial ekonomi dari kelautan dan perikanan," katanya.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023