Keterbukaan komunikasi untuk menemukan solusi atas kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi di wilayah kerja Johor Bahru menjadi modal mencapai Pemilu Damai 2024, demikian menurut Konsul Jenderal RI di Johor Bahru Sigit S Widiyanto.
Sigit yang dihubungi dari Kuala Lumpur pada Minggu mengatakan setidaknya ada pertemuan rutin setiap bulan, minimal satu kali, dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Johor Bahru untuk membahas sejumlah masalah yang dapat terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024.
“Terbuka berdiskusi di sini. Alhamdulillah. Kami berharap dengan jalur komunikasi ini masalah bisa diatasi,” kata Sigit.
Konjen mengatakan sejak PPLN Johor Bahru belum dibentuk, dirinya telah melakukan pertemuan dengan Kepolisian Kerajaan Malaysia setempat untuk menyampaikan perihal pelaksanaan Pemilu 2024 di sana.
Dia menjelaskan hal yang sama dilakukannya setelah PPLN Johor Bahru yang memiliki wilayah kerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, yakni Johor, Pahang, Negeri Sembilan dan Melaka, terbentuk.
Pertemuan khusus dengan jajaran kepolisian setempat juga dilakukan.
“KJRI sudah sampaikan akan meminta bantuan pengamanan,” ujar Konjen.
Setelah PPLN terbentuk, dia mengatakan, KJRI membukakan jalan untuk mereka dapat masuk ke wadah-wadah Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di wilayah kerja mereka.
Konjen menjelaskan terdapat 119.491 orang dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) untuk wilayah kerja PPLN Johor Bahru. PPLN sudah memutuskan pemungutan suara di wilayah itu tidak ada yang melalui sistem pos, tetapi hanya melalui 432 Kotak Suara Keliling (KSK) dan 10 Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN).
Menurut Sigit, keputusan tersebut diambil oleh PPLN Johor Bahru melihat dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya di mana tingkat pengembalian surat suara melalui sistem pos rendah, walaupun dalam amplop yang dikirimkan ke DPTLN sudah lengkap dengan perangko balasan.
Dia mengatakan PPLN Johor Bahru saat ini sedang memetakan pergerakan KSK saat pemungutan suara sistem itu berjalan. Selanjutnya panitia menyusun mekanisme kotak suara dan penyiapan ruang di KJRI untuk logistik Pemilu 2024.
Baca juga: KJRI menjembatani pengusaha kopi Indonesia masuki pasar Malaysia
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Sigit yang dihubungi dari Kuala Lumpur pada Minggu mengatakan setidaknya ada pertemuan rutin setiap bulan, minimal satu kali, dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Johor Bahru untuk membahas sejumlah masalah yang dapat terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024.
“Terbuka berdiskusi di sini. Alhamdulillah. Kami berharap dengan jalur komunikasi ini masalah bisa diatasi,” kata Sigit.
Konjen mengatakan sejak PPLN Johor Bahru belum dibentuk, dirinya telah melakukan pertemuan dengan Kepolisian Kerajaan Malaysia setempat untuk menyampaikan perihal pelaksanaan Pemilu 2024 di sana.
Dia menjelaskan hal yang sama dilakukannya setelah PPLN Johor Bahru yang memiliki wilayah kerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, yakni Johor, Pahang, Negeri Sembilan dan Melaka, terbentuk.
Pertemuan khusus dengan jajaran kepolisian setempat juga dilakukan.
“KJRI sudah sampaikan akan meminta bantuan pengamanan,” ujar Konjen.
Setelah PPLN terbentuk, dia mengatakan, KJRI membukakan jalan untuk mereka dapat masuk ke wadah-wadah Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di wilayah kerja mereka.
Konjen menjelaskan terdapat 119.491 orang dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) untuk wilayah kerja PPLN Johor Bahru. PPLN sudah memutuskan pemungutan suara di wilayah itu tidak ada yang melalui sistem pos, tetapi hanya melalui 432 Kotak Suara Keliling (KSK) dan 10 Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN).
Menurut Sigit, keputusan tersebut diambil oleh PPLN Johor Bahru melihat dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya di mana tingkat pengembalian surat suara melalui sistem pos rendah, walaupun dalam amplop yang dikirimkan ke DPTLN sudah lengkap dengan perangko balasan.
Dia mengatakan PPLN Johor Bahru saat ini sedang memetakan pergerakan KSK saat pemungutan suara sistem itu berjalan. Selanjutnya panitia menyusun mekanisme kotak suara dan penyiapan ruang di KJRI untuk logistik Pemilu 2024.
Baca juga: KJRI menjembatani pengusaha kopi Indonesia masuki pasar Malaysia
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023