Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 turun menjadi Rp347,6 triliun atau 1,65 persen.
“Defisit APBN 2023 kita desain sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen, pertengahan tahun kita revisi agak rendah Rp479,9 triliun atau 2,27 persen, ternyata realisasi kita jauh lebih kecil yaitu Rp347,6 triliun atau 1,65 persen. Itu hampir setengahnya dari desain awal,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa.
Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.774,3 triliun. Nilai tersebut setara 112,6 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp2.463 triliun atau 105,2 persen terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp2.637,2 triliun.
Realisasi pendapatan negara pada APBN 2023 tumbuh 5,3 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2.635,8 triliun.
Pendapatan negara utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 5,9 persen secara tahunan menjadi Rp2.155,4 triliun serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh 1,7 persen menjadi Rp605,9 triliun.
Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp3.121,9 triliun, setara 102,0 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun atau 100,2 persen terhadap Perpres 75/2023 sebesar Rp3.117,2 triliun.
Belanja negara tumbuh 0,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,096,3 triliun. Dengan rincian belanja pemerintah pusat turun 1,7 persen menjadi Rp2.240,8 triliun dan transfer ke daerah naik 8 persen secara tahunan menjadi Rp881,3 triliun.
“Meski belanja negara naik cukup tinggi, tapi penerimaan kita tumbuh kuat, jadi kita mampu menurunkan defisit,” ujar Sri Mulyani.
Adapun keseimbangan primer APBN 2023 tercatat surplus Rp92,2 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Menkeu mengatakan surplus keseimbangan primer pada 2023 merupakan yang pertama kalinya sejak 2012.
Baca juga: Belanja pandemi terekam dan bisa dipertanggungjawabkan
Baca juga: Kerja sama proyek transisi energi jadi tonggak sejarah RI
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024