Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson mengatakan pihaknya memastikan program bedah rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat, dilaksanakan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi penerimanya.
"Program bantuan bedah rumah ini sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang bertujuan untuk meringankan beban warga dan mengurangi kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Provinsi Kalbar. Ini juga menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di daerah," kata Harisson saat memeriksa kondisi rumah warga yang telah mendapatkan bantuan bedah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di Desa Riam Berasap, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Senin.
Dia mengatakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kalbar, melalui Pemprov, telah memberikan sejumlah bantuan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditargetkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalbar.
"Dengan harapan rumah ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga masyarakat dapat tinggal dengan nyaman dan sejahtera," tuturnya.
Pada pengecekan tersebut, Harisson berpesan agar masyarakat penerima bantuan dapat merawat rumahnya dengan baik, karena melalui bantuan ini Pemprov Kalbar berharap dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Saya berpesan kepada warga penerima agar dapat menjaga rumah mereka dengan baik," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perkim Kalbar Yosafat Triadhi Andjioe mengatakan pada tahun 2023 sebanyak delapan rumah di Kabupaten Kayong Utara mendapatkan bantuan program RTLH.
Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang terkategori MBR dengan total Rp20 juta terdiri atas Rp17 juta untuk material dan Rp3 juta upah kerja.
"Sejak 2021 sampai dengan 2023, Dinas Perkim Provinsi Kalbar mencatat bahwa hampir 500 unit rumah di 14 kabupaten dan kota di provinsi itu telah menerima bantuan langsung. Semua bantuan ini disalurkan melalui berbagai program yang dijalankan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov Kalbar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Program bantuan bedah rumah ini sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang bertujuan untuk meringankan beban warga dan mengurangi kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Provinsi Kalbar. Ini juga menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem di daerah," kata Harisson saat memeriksa kondisi rumah warga yang telah mendapatkan bantuan bedah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di Desa Riam Berasap, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Senin.
Dia mengatakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kalbar, melalui Pemprov, telah memberikan sejumlah bantuan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditargetkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalbar.
"Dengan harapan rumah ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga masyarakat dapat tinggal dengan nyaman dan sejahtera," tuturnya.
Pada pengecekan tersebut, Harisson berpesan agar masyarakat penerima bantuan dapat merawat rumahnya dengan baik, karena melalui bantuan ini Pemprov Kalbar berharap dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Saya berpesan kepada warga penerima agar dapat menjaga rumah mereka dengan baik," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perkim Kalbar Yosafat Triadhi Andjioe mengatakan pada tahun 2023 sebanyak delapan rumah di Kabupaten Kayong Utara mendapatkan bantuan program RTLH.
Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang terkategori MBR dengan total Rp20 juta terdiri atas Rp17 juta untuk material dan Rp3 juta upah kerja.
"Sejak 2021 sampai dengan 2023, Dinas Perkim Provinsi Kalbar mencatat bahwa hampir 500 unit rumah di 14 kabupaten dan kota di provinsi itu telah menerima bantuan langsung. Semua bantuan ini disalurkan melalui berbagai program yang dijalankan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemprov Kalbar," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024