Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan forum konsultasi publik (FKP) rancangan awal rencana kerja Pemerintah Derah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2025 di Ketapang, Kamis. Temanya "pembangunan inklusif dan berkelanjutan dalam upaya penguatan ekonomi daerah".
Kegiatan FKP ini bertujuan mendapatkan masukan dan saran dari seluruh stakeholder untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD. Serta akan menjadi rancangan akhir yang kemudian ditetapkan oleh Bupati melalui peraturan bupati (Perbup).
Bupati Ketapang, Martin Rantan menjelaskan RKPD adalah dokumen penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan di Ketapang. "Melalui RKPD, visi dan misi pembangunan kita diwujudkan menjadi program dan kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya.
Sebab itu, Bupati berharap partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan sangatlah penting. Menurutnya, pembangunan yang sukses adalah hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Bupati pun mengajak semua pihak peserta FKP seperti perwakilan masyarakat, pelaku usaha dan akademisi. Serta organisasi masyarakat untuk menyampaikan ide, aspirasi dan masukan terkait perencanaan pembangunan di Ketapang.
"Peserta forum harus berpartisipasi secara aktif, menyampaikan pandangan dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Setta berkolaborasi menyusun rancangan awal RKPD tahun 2025 untuk kemajuan Ketapang," imbau Bupati.
"Melalui FKP ini, saya harapkan kita dapat merumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan. Serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang akan terbentuk berupa program atau kegiatan yang mampu menjawab permasalahan mendesak di 2025," lanjutnya.
Ia menegaskan Pemkab Ketapang berkomitmen untuk membangun kabupaten yang lebih maju, berkelanjutan dan berdaya saing. Pihaknya telah mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Ketapang.
"Kami percaya bahwa dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Maka kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat,” tutur Bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
Kegiatan FKP ini bertujuan mendapatkan masukan dan saran dari seluruh stakeholder untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD. Serta akan menjadi rancangan akhir yang kemudian ditetapkan oleh Bupati melalui peraturan bupati (Perbup).
Bupati Ketapang, Martin Rantan menjelaskan RKPD adalah dokumen penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan di Ketapang. "Melalui RKPD, visi dan misi pembangunan kita diwujudkan menjadi program dan kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya.
Sebab itu, Bupati berharap partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan sangatlah penting. Menurutnya, pembangunan yang sukses adalah hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Bupati pun mengajak semua pihak peserta FKP seperti perwakilan masyarakat, pelaku usaha dan akademisi. Serta organisasi masyarakat untuk menyampaikan ide, aspirasi dan masukan terkait perencanaan pembangunan di Ketapang.
"Peserta forum harus berpartisipasi secara aktif, menyampaikan pandangan dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Setta berkolaborasi menyusun rancangan awal RKPD tahun 2025 untuk kemajuan Ketapang," imbau Bupati.
"Melalui FKP ini, saya harapkan kita dapat merumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan. Serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang akan terbentuk berupa program atau kegiatan yang mampu menjawab permasalahan mendesak di 2025," lanjutnya.
Ia menegaskan Pemkab Ketapang berkomitmen untuk membangun kabupaten yang lebih maju, berkelanjutan dan berdaya saing. Pihaknya telah mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Ketapang.
"Kami percaya bahwa dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Maka kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat,” tutur Bupati.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024