![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kalbar.antaranews.com/berita/566067/walhi-serukan-pilah-pilih-dan-pulih-pada-pemilihan-umum-2024&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2024/02/06/WhatsApp-Image-2024-02-06-at-15.03.14_399446ac.jpg&description=Walhi serukan "Pilah, Pilih dan Pulih" pada Pemilihan Umum 2024){kind=link}
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat bersama seluruh organisasi komponennya mengeluarkan seruan "Pilah, Pilih dan Pulih" kepada masyarakat pada Pemilihan Umum 2024.
"Seruan ini, yang berjudul 'Pilah, Pilih, Pulih', disampaikan secara bersamaan dengan Eksekutif Nasional Walhi dan 28 Eksekutif Daerah se-Indonesia," kata Direktur Eksekusif Walhi Kalbar Hendrikus Adam di Pontianak, Selasa.
Hendrikus mengatakan bahwa menghadapi situasi politik yang mengkhawatirkan, seperti kemunduran demokrasi, penyempitan ruang sipil, dan praktik pengerukan sumber daya alam yang merugikan lingkungan, WALHI perlu menegaskan sikap politiknya.
"Dengan memperhatikan amanah konstitusi, WALHI mengajak seluruh elemennya dan masyarakat untuk menerapkan prinsip pilah, pilih, pulih," ujarnya.
Dia menjelaskan prinsip pilah mengacu pada penilaian berdasarkan rekam jejak kejahatan konstitusi, hak asasi manusia (HAM), dan lingkungan hidup. WALHI menggunakan nilai dan prinsipnya sebagai panduan, termasuk keterbukaan, keswadayaan, profesionalisme, ketauladanan, dan kesukarelawanan.
Sedangkan nilai-nilai WALHI, seperti demokrasi, keadilan gender, keadilan ekologis, keadilan antar generasi, persaudaraan sosial, antikekerasan, dan keberagaman, menjadi landasan dalam proses pilah.
"Prinsip pilih pulih, WALHI mengajak masyarakat untuk tidak terjebak pada janji, gimmick, dan praktik politik transaksional yang merugikan. WALHI menyerukan komitmen untuk memilih kader politik hijau yang memprioritaskan keadilan ekologis dan mengawal agenda perwujudan Pulihkan Indonesia," katanya.
WALHI menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, WALHI menilai bahwa eksploitasi sumber daya alam yang merugikan lingkungan harus dihentikan, sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria.
Dalam rangka mewujudkan keadilan ekologis, WALHI menawarkan agenda perubahan politik lingkungan hidup, termasuk penataan ulang tata kelola kelembagaan pemerintahan, reformasi kebijakan lingkungan hidup-sumber daya alam, dan transformasi sistem ekonomi menuju ekonomi kerakyatan.
"Seruan 'Pilah, Pilih, Pulih' WALHI diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh komponen WALHI dan masyarakat Kalimantan Barat dalam menentukan pilihannya pada Pemilu 2024," kata Hendrikus.
Sebelumnya, KPU RI menetapkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Seruan ini, yang berjudul 'Pilah, Pilih, Pulih', disampaikan secara bersamaan dengan Eksekutif Nasional Walhi dan 28 Eksekutif Daerah se-Indonesia," kata Direktur Eksekusif Walhi Kalbar Hendrikus Adam di Pontianak, Selasa.
Hendrikus mengatakan bahwa menghadapi situasi politik yang mengkhawatirkan, seperti kemunduran demokrasi, penyempitan ruang sipil, dan praktik pengerukan sumber daya alam yang merugikan lingkungan, WALHI perlu menegaskan sikap politiknya.
"Dengan memperhatikan amanah konstitusi, WALHI mengajak seluruh elemennya dan masyarakat untuk menerapkan prinsip pilah, pilih, pulih," ujarnya.
Dia menjelaskan prinsip pilah mengacu pada penilaian berdasarkan rekam jejak kejahatan konstitusi, hak asasi manusia (HAM), dan lingkungan hidup. WALHI menggunakan nilai dan prinsipnya sebagai panduan, termasuk keterbukaan, keswadayaan, profesionalisme, ketauladanan, dan kesukarelawanan.
Sedangkan nilai-nilai WALHI, seperti demokrasi, keadilan gender, keadilan ekologis, keadilan antar generasi, persaudaraan sosial, antikekerasan, dan keberagaman, menjadi landasan dalam proses pilah.
"Prinsip pilih pulih, WALHI mengajak masyarakat untuk tidak terjebak pada janji, gimmick, dan praktik politik transaksional yang merugikan. WALHI menyerukan komitmen untuk memilih kader politik hijau yang memprioritaskan keadilan ekologis dan mengawal agenda perwujudan Pulihkan Indonesia," katanya.
WALHI menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, WALHI menilai bahwa eksploitasi sumber daya alam yang merugikan lingkungan harus dihentikan, sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria.
Dalam rangka mewujudkan keadilan ekologis, WALHI menawarkan agenda perubahan politik lingkungan hidup, termasuk penataan ulang tata kelola kelembagaan pemerintahan, reformasi kebijakan lingkungan hidup-sumber daya alam, dan transformasi sistem ekonomi menuju ekonomi kerakyatan.
"Seruan 'Pilah, Pilih, Pulih' WALHI diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh komponen WALHI dan masyarakat Kalimantan Barat dalam menentukan pilihannya pada Pemilu 2024," kata Hendrikus.
Sebelumnya, KPU RI menetapkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024