Ketua KPU Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi mengatakan pihaknya menerima anggaran senilai Rp297 miliar untuk menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 2024 di Kalimantan Barat (Kalbar)..
"Anggaran tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan pilkada sebelumnya pada tahun 2018, di mana pada tahun 2018 lalu anggarannya Rp260 miliar. Jadi ada peningkatan anggaran sekitar Rp37 miliar," kata Budi di Pontianak, Rabu.
Dengan peningkatan anggaran ini, Budi berharap dapat memaksimalkan pelaksanaan Pilkada 2024 sehingga terwujud pilkada yang luber jurdil.
"Kami berharap anggaran ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai fasilitas badan ad hoc dan fasilitas pilkada secara umum, sehingga dapat menjangkau berbagai pihak seperti pemilih, media, dan NGO untuk memastikan keterlibatan publik yang luas dalam mengawal tahapan pilkada," tuturnya.
Dia menambahkan, pihaknya telah menggelar sosialisasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk partai politik, perguruan tinggi, media, forkopimda, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan stakeholder terkait.
"Melalui pertemuan itu, kami menjelaskan pentingnya menjalankan pilkada secara jujur dan adil di wilayah Kalimantan Barat sehingga semua pihak dan masyarakatnya siap," tuturnya.
Budi menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan Pilkada 2024 yang dilakukan oleh KPU. Dia juga memastikan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan secara optimal untuk suksesnya pilkada.
Budi menambahkan pihaknya juga akan melakukan pembentukan Badan Ad Hoc Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dan tahapan sosialisasi pelaksanaannya.
"Sesuai dengan dua keputusan KPU pusat terkait pembentukan Badan Ad Hoc Pilkada Tahun 2024, kami saat ini mempersiapkan pembentukan Badan Ad Hoc Pemilukada 2024," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Anggaran tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan pilkada sebelumnya pada tahun 2018, di mana pada tahun 2018 lalu anggarannya Rp260 miliar. Jadi ada peningkatan anggaran sekitar Rp37 miliar," kata Budi di Pontianak, Rabu.
Dengan peningkatan anggaran ini, Budi berharap dapat memaksimalkan pelaksanaan Pilkada 2024 sehingga terwujud pilkada yang luber jurdil.
"Kami berharap anggaran ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai fasilitas badan ad hoc dan fasilitas pilkada secara umum, sehingga dapat menjangkau berbagai pihak seperti pemilih, media, dan NGO untuk memastikan keterlibatan publik yang luas dalam mengawal tahapan pilkada," tuturnya.
Dia menambahkan, pihaknya telah menggelar sosialisasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk partai politik, perguruan tinggi, media, forkopimda, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan stakeholder terkait.
"Melalui pertemuan itu, kami menjelaskan pentingnya menjalankan pilkada secara jujur dan adil di wilayah Kalimantan Barat sehingga semua pihak dan masyarakatnya siap," tuturnya.
Budi menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan Pilkada 2024 yang dilakukan oleh KPU. Dia juga memastikan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan secara optimal untuk suksesnya pilkada.
Budi menambahkan pihaknya juga akan melakukan pembentukan Badan Ad Hoc Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dan tahapan sosialisasi pelaksanaannya.
"Sesuai dengan dua keputusan KPU pusat terkait pembentukan Badan Ad Hoc Pilkada Tahun 2024, kami saat ini mempersiapkan pembentukan Badan Ad Hoc Pemilukada 2024," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024