Sekretaris Daerah Kota Pontianak Kalimantan Barat Mulyadi memotivasi aparatur sipil negara (ASN) semua lini di daerahnya untuk membuktikan pelayanan terbaik, karena hal itu kunci keberhasilan dari perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda).
“Otda berjalan sesuai harapan dibuktikan dengan cara mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Pontianak, serta berperan aktif untuk membantu masyarakat mengatasi persoalan yang ada,” katanya pada Peringatan Hari Otonomi Daerah 2024 di Pontianak, Kamis.
Berkaitan dengan pengentasan permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak, Mulyadi menyebutkan bahwa Pemkot Pontianak sudah menargetkan untuk keluar dari kemiskinan ekstrem.
Kemudian target pemerintah pusat mencanangkan penurunan angka stunting di daerah-daerah diharapkan bisa tercapai.
Dia berharap Kota Pontianak mampu mengentaskan permasalahan-permasalahan tersebut.
Angka kemiskinan Pontianak pun mengalami penurunan dalam kurun tiga tahun terakhir, kini berada di posisi 4,45 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat dan nasional sebesar 6,71 persen dan 9,36 persen.
Sedang proyeksi angka kemiskinan di Kota Pontianak dalam rancangan awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 ada pada rentang 4,20–4,25 persen.
Sedangkan prevalensi stunting ditargetkan menjadi 14 persen sesuai dengan target nasional. Angka stunting Pontianak 24,4 persen di tahun 2021 dan 19,7 persen di tahun 2022.
"Banyak hal yang harus dilakukan, semua pihak harus bersinergi supaya target-target itu bisa tercapai,” kata Sekda.
Mulyadi juga berpesan agar para ASN bekerja berdasarkan aturan dan sistem.
Rangkaian sistem, katanya, tidak memandang satu komponen yang terpenting, melainkan seluruh komponen dari satuan sistem itu mempunyai peran yang sama pentingnya.
“Mulai dari kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi, atau tenaga fungsional dan staf, semua itu rangkaian dari satu sistem,” katanya.
Ia menilai, satuan sistem menjadi mata rantai roda tata kelola pemerintahan. Apabila terdapat satu atau dua staf yang tidak mampu bekerja dengan baik, maka rangkaian sistem itu dipastikan akan terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada keluaran kinerja.
“Oleh karena itu keberhasilan harus terjadi di antara seluruh komponen ASN yang ada di Kota Pontianak ini,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
“Otda berjalan sesuai harapan dibuktikan dengan cara mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Pontianak, serta berperan aktif untuk membantu masyarakat mengatasi persoalan yang ada,” katanya pada Peringatan Hari Otonomi Daerah 2024 di Pontianak, Kamis.
Berkaitan dengan pengentasan permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak, Mulyadi menyebutkan bahwa Pemkot Pontianak sudah menargetkan untuk keluar dari kemiskinan ekstrem.
Kemudian target pemerintah pusat mencanangkan penurunan angka stunting di daerah-daerah diharapkan bisa tercapai.
Dia berharap Kota Pontianak mampu mengentaskan permasalahan-permasalahan tersebut.
Angka kemiskinan Pontianak pun mengalami penurunan dalam kurun tiga tahun terakhir, kini berada di posisi 4,45 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat dan nasional sebesar 6,71 persen dan 9,36 persen.
Sedang proyeksi angka kemiskinan di Kota Pontianak dalam rancangan awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 ada pada rentang 4,20–4,25 persen.
Sedangkan prevalensi stunting ditargetkan menjadi 14 persen sesuai dengan target nasional. Angka stunting Pontianak 24,4 persen di tahun 2021 dan 19,7 persen di tahun 2022.
"Banyak hal yang harus dilakukan, semua pihak harus bersinergi supaya target-target itu bisa tercapai,” kata Sekda.
Mulyadi juga berpesan agar para ASN bekerja berdasarkan aturan dan sistem.
Rangkaian sistem, katanya, tidak memandang satu komponen yang terpenting, melainkan seluruh komponen dari satuan sistem itu mempunyai peran yang sama pentingnya.
“Mulai dari kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi, atau tenaga fungsional dan staf, semua itu rangkaian dari satu sistem,” katanya.
Ia menilai, satuan sistem menjadi mata rantai roda tata kelola pemerintahan. Apabila terdapat satu atau dua staf yang tidak mampu bekerja dengan baik, maka rangkaian sistem itu dipastikan akan terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada keluaran kinerja.
“Oleh karena itu keberhasilan harus terjadi di antara seluruh komponen ASN yang ada di Kota Pontianak ini,” katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024