Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengarahkan pentingnya penggunaan dana desa sesuai dengan indikator pembangunan yang ditetapkan mengingat besarnya transfer dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah desa yang sudah mencapai 16,84 triliun sejak 2015 hingga 2024.
"Dengan besarnya anggaran dana desa yang di gelontorkan oleh pemerintah pusat untuk desa di Kalbar, diharapkan dana tersebut mampu digunakan dengan maksimal dan bisa diukur berdasarkan indikator yang telah dibuat," kata Penjabat Gubernur Kalbar Harisson saat membuka kegiatan penandatanganan berita acara Indeks Desa Membangun tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa.
Ia menyatakan dana desa harus diarahkan untuk meningkatkan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks ini mencakup tiga komponen utama, yakni ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selain mengalokasikan anggaran untuk perangkat daerah, juga mendorong agar pokok-pokok pikiran dari DPRD turut berkontribusi dalam pembangunan desa. Kami berupaya meningkatkan status desa-desa melalui pemanfaatan dana desa yang tepat," katanya.
Ia menyebutkan indikator ketahanan sosial, meliputi modal sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemukiman, sedangkan ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan juga menjadi fokus utama.
"Jika indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan ini kita bangun dengan baik, kita bisa percaya bahwa potensi-potensi di desa akan berkembang pesat, dan masyarakat kita akan lebih cepat mencapai kesejahteraan," katanya.
Pada kesempatan itu, Harisson juga memberikan apresiasi kepada Kabupaten Sambas yang berhasil meningkatkan status desanya.
"Saya mengucapkan selamat kepada Kabupaten Sambas, di mana saat ini, tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal atau tertinggal di Sambas. Semua desa di sana sudah menjadi desa maju dan mandiri dan ini pencapaian luar biasa, Sambas," katanya.
Sambas saat ini memiliki 189 desa mandiri dan enam desa yang masih kategori maju.
"Kami berharap akhir tahun ini semua desa di Sambas akan menjadi desa mandiri dan ini menjadi motivasi bagi kabupaten lain untuk mengikuti jejak Sambas," ujarnya.
Kabupaten Mempawah dan Kayong Utara juga menunjukkan perkembangan positif. Di Mempawah, desa berkembang tinggal tiga desa, sedangkan Kayong Utara empat desa.
"Saya yakin Bupati Mempawah dan Bupati Kayong Utara dapat segera menuntaskan ini dan mengubah desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri," katanya.
Harisson juga mengingatkan para bupati untuk mengawal prioritas penggunaan dana desa dalam pencegahan dan penurunan angka stunting.
"Indeks ketahanan sosial, termasuk sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang baik, harus menjadi fokus. Dengan lingkungan yang baik dan sarana prasarana yang memadai, angka stunting pasti akan menurun," katanya.
Dia juga menekankan pentingnya peran puskesmas, kader posyandu, tenaga kesehatan, dan kepala desa dalam penanganan stunting.
"Semua pihak harus bekerja sama. Balita harus ditimbang, dan yang terindikasi stunting harus segera diintervensi dengan memberikan makanan bergizi. Ini tugas bersama, termasuk ibu-ibu PKK yang harus turun langsung ke lapangan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Dengan besarnya anggaran dana desa yang di gelontorkan oleh pemerintah pusat untuk desa di Kalbar, diharapkan dana tersebut mampu digunakan dengan maksimal dan bisa diukur berdasarkan indikator yang telah dibuat," kata Penjabat Gubernur Kalbar Harisson saat membuka kegiatan penandatanganan berita acara Indeks Desa Membangun tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa.
Ia menyatakan dana desa harus diarahkan untuk meningkatkan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks ini mencakup tiga komponen utama, yakni ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selain mengalokasikan anggaran untuk perangkat daerah, juga mendorong agar pokok-pokok pikiran dari DPRD turut berkontribusi dalam pembangunan desa. Kami berupaya meningkatkan status desa-desa melalui pemanfaatan dana desa yang tepat," katanya.
Ia menyebutkan indikator ketahanan sosial, meliputi modal sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemukiman, sedangkan ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan juga menjadi fokus utama.
"Jika indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan ini kita bangun dengan baik, kita bisa percaya bahwa potensi-potensi di desa akan berkembang pesat, dan masyarakat kita akan lebih cepat mencapai kesejahteraan," katanya.
Pada kesempatan itu, Harisson juga memberikan apresiasi kepada Kabupaten Sambas yang berhasil meningkatkan status desanya.
"Saya mengucapkan selamat kepada Kabupaten Sambas, di mana saat ini, tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal atau tertinggal di Sambas. Semua desa di sana sudah menjadi desa maju dan mandiri dan ini pencapaian luar biasa, Sambas," katanya.
Sambas saat ini memiliki 189 desa mandiri dan enam desa yang masih kategori maju.
"Kami berharap akhir tahun ini semua desa di Sambas akan menjadi desa mandiri dan ini menjadi motivasi bagi kabupaten lain untuk mengikuti jejak Sambas," ujarnya.
Kabupaten Mempawah dan Kayong Utara juga menunjukkan perkembangan positif. Di Mempawah, desa berkembang tinggal tiga desa, sedangkan Kayong Utara empat desa.
"Saya yakin Bupati Mempawah dan Bupati Kayong Utara dapat segera menuntaskan ini dan mengubah desa berkembang menjadi desa maju dan mandiri," katanya.
Harisson juga mengingatkan para bupati untuk mengawal prioritas penggunaan dana desa dalam pencegahan dan penurunan angka stunting.
"Indeks ketahanan sosial, termasuk sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang baik, harus menjadi fokus. Dengan lingkungan yang baik dan sarana prasarana yang memadai, angka stunting pasti akan menurun," katanya.
Dia juga menekankan pentingnya peran puskesmas, kader posyandu, tenaga kesehatan, dan kepala desa dalam penanganan stunting.
"Semua pihak harus bekerja sama. Balita harus ditimbang, dan yang terindikasi stunting harus segera diintervensi dengan memberikan makanan bergizi. Ini tugas bersama, termasuk ibu-ibu PKK yang harus turun langsung ke lapangan," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024