Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo meminta pemerintah daerah dan pihak Pertamina untuk memperketat pengawasan distribusi elpiji bersubsidi di tingkat agen.
"Distribusi elpiji bersubsidi tiga kilogram masih memunculkan banyak keluhan masyarakat. Sehingga berbagai kendala yang terjadi di ruang publik perlu diselesaikan dengan tepat," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara Mikdad Yeser di Gorontalo, Minggu.
Salah satu persoalan yang disampaikan masyarakat adalah masih belum adilnya distribusi elpiji bersubsidi karena banyak penjualan yang dilakukan di luar pangkalan.
Kondisi tersebut diduga menjadi pemicu kelangkaan dan menyulitkan masyarakat sasaran mendapatkan haknya.
Disamping itu, penjualan di luar pangkalan membuat keresahan karena harga yang berlaku mencapai lebih dari 50 persen dari harga resmi pangkalan.
"Jika ada penjualan di luar pangkalan maka ada kelemahan pengawasan dari proses pendistribusian. Ini perlu ditelusuri disertai peningkatan pengawasan. Perlu mencari tahu mengapa ada penjualan elpiji bersubsidi di luar pangkalan, siapa yang mendistribusikan, mengapa yang bukan pangkalan resmi bisa memperoleh elpiji subsidi bahkan beredar dengan harga di atas harga eceran tertinggi," katanya.
Mikdad mengatakan pemerintah daerah perlu membentuk tim pengawasan untuk mengurai persoalan pendistribusian elpiji bersubsidi agar barang milik negara ini tidak menjadi komoditas bisnis untuk segelintir orang padahal dampaknya bisa mengganggu stabilitas keamanan daerah.
DPRD pun menilai kata dia, penambahan agen pendistribusian elpiji bersubsidi di daerah ini perlu dilakukan.
"Saat ini menurut informasi, hanya ada dua agen penyalur. Dengan jangkauan wilayah yang begitu luas memanjang dari timur ke barat ditambah wilayah kepulauan, tentu penambahan jumlah agen perlu dikaji oleh pemerintah daerah untuk diusulkan ke Pertamina. Sehingga kendala jarak yang berdampak pada pendistribusian yang hanya dapat dilakukan seminggu sekali bisa menjadi lebih efektif jika dilakukan oleh lebih dari dua agen," katanya pula.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Gorontalo Utara Abdul Wahid Baruadi mengatakan pihaknya memantau langsung pendistribusian elpiji bersubsidi di tingkat agen dan pangkalan.
"Sejauh ini tidak ada kelangkaan. Bahkan di tingkat pangkalan tidak ditemukan yang menjual di atas harga eceran tertinggi. Jika ditemukan pasti ditindak tegas," katanya.
Saat ini pemerintah daerah akan mengawasi pendistribusian tambahan kuota ekstra dari Pertamina untuk menyikapi kondisi alam yang membuat permintaan elpiji bersubsidi di tingkat kelompok masyarakat pertanian mengalami peningkatan.
Adanya peningkatan permintaan dari kelompok masyarakat tersebut karena musim penghujan. Ada pula permintaan dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Kita akan awasi ketat agar pendistribusian tepat sasaran dan tidak ada pangkalan yang sengaja menjual kepada kelompok masyarakat yang bukan sasaran elpiji bersubsidi," imbuhnya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Distribusi elpiji bersubsidi tiga kilogram masih memunculkan banyak keluhan masyarakat. Sehingga berbagai kendala yang terjadi di ruang publik perlu diselesaikan dengan tepat," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara Mikdad Yeser di Gorontalo, Minggu.
Salah satu persoalan yang disampaikan masyarakat adalah masih belum adilnya distribusi elpiji bersubsidi karena banyak penjualan yang dilakukan di luar pangkalan.
Kondisi tersebut diduga menjadi pemicu kelangkaan dan menyulitkan masyarakat sasaran mendapatkan haknya.
Disamping itu, penjualan di luar pangkalan membuat keresahan karena harga yang berlaku mencapai lebih dari 50 persen dari harga resmi pangkalan.
"Jika ada penjualan di luar pangkalan maka ada kelemahan pengawasan dari proses pendistribusian. Ini perlu ditelusuri disertai peningkatan pengawasan. Perlu mencari tahu mengapa ada penjualan elpiji bersubsidi di luar pangkalan, siapa yang mendistribusikan, mengapa yang bukan pangkalan resmi bisa memperoleh elpiji subsidi bahkan beredar dengan harga di atas harga eceran tertinggi," katanya.
Mikdad mengatakan pemerintah daerah perlu membentuk tim pengawasan untuk mengurai persoalan pendistribusian elpiji bersubsidi agar barang milik negara ini tidak menjadi komoditas bisnis untuk segelintir orang padahal dampaknya bisa mengganggu stabilitas keamanan daerah.
DPRD pun menilai kata dia, penambahan agen pendistribusian elpiji bersubsidi di daerah ini perlu dilakukan.
"Saat ini menurut informasi, hanya ada dua agen penyalur. Dengan jangkauan wilayah yang begitu luas memanjang dari timur ke barat ditambah wilayah kepulauan, tentu penambahan jumlah agen perlu dikaji oleh pemerintah daerah untuk diusulkan ke Pertamina. Sehingga kendala jarak yang berdampak pada pendistribusian yang hanya dapat dilakukan seminggu sekali bisa menjadi lebih efektif jika dilakukan oleh lebih dari dua agen," katanya pula.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Gorontalo Utara Abdul Wahid Baruadi mengatakan pihaknya memantau langsung pendistribusian elpiji bersubsidi di tingkat agen dan pangkalan.
"Sejauh ini tidak ada kelangkaan. Bahkan di tingkat pangkalan tidak ditemukan yang menjual di atas harga eceran tertinggi. Jika ditemukan pasti ditindak tegas," katanya.
Saat ini pemerintah daerah akan mengawasi pendistribusian tambahan kuota ekstra dari Pertamina untuk menyikapi kondisi alam yang membuat permintaan elpiji bersubsidi di tingkat kelompok masyarakat pertanian mengalami peningkatan.
Adanya peningkatan permintaan dari kelompok masyarakat tersebut karena musim penghujan. Ada pula permintaan dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Kita akan awasi ketat agar pendistribusian tepat sasaran dan tidak ada pangkalan yang sengaja menjual kepada kelompok masyarakat yang bukan sasaran elpiji bersubsidi," imbuhnya.***
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024