Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) ikut meningkatkan literasi keuangan dan bahkan sampai menyasar pekerja wanita Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia.
"Kegiatan peningkatan literasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM kolaboratif internasional antara dDosen UMP Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan Forum Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia (FOKMA)," ujar Ketua PKM Kolaboratif Internasional UMP, Nurlia di Pontianak, Senin.
Ia mengatakan bahwa satu di antara persoalan menjadi perhatian yakni soal investasi ilegal (bodong) yang menawarkan beragam produk investasi, mulai dari emas, surat berharga, valuta asing, dan properti merugikan masyarakat.
"Sangat disayangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi tidak diimbangi kecermatan mencari informasi dan ketelitian dalam memilih jenis serta perusahaan investasi. Dengan hal itu lah kami berkomitmen melakukan edukasi dan literasi keuangan syariah ke setiap lapisan masyarakat," jelas dia.
Menurutnya, sebagian besar masyarakat tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau bagi hasil yang tinggi, tanpa menyelidiki kredibilitas dan legalitas dari perusahaan investasi terkait.
"Alih-alih mendapatkan keuntungan besar masyarakat justru mengalami kerugian dan menjadi korban penipuan. Disadari atau tidak, masyarakat terjebak dalam berbagai jenis skema penipuan dengan iming-iming keuntungan besar," jelas dia.
Selanjutnya Nurlia juga menyampaikan bahwa permasalahan yang mendasar maraknya investasi ilegal adalah disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi Lembaga Keuangan Syariah masyarakat.
"Untuk itu lah kita berharap masyarakat secara umum mampu berpikir logis untuk tidak mudah tergiur terhadap tawaran investasi agar dapat menahan diri dan terhindar dari kerugian," ucap dia.
Sebelumnya, terkait literasi dan inklusi keuangan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar Maulana Yasin menyebutkan bahwa berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan oleh OJK terakhir kali pada 2022, tercatat indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan secara nasional masing masing sebesar 49,684 dan 85,104.
"Untuk Provinsi Kalbar tercatat indeks literasi keuangan sebesar 51,954, atau 2,27 lebih tinggi di atas rata-rata nasional. Sementara untuk indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 84,164, atau 0,944 sedikit lebih rendah di bawah rata-rata nasional," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Kegiatan peningkatan literasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM kolaboratif internasional antara dDosen UMP Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan Forum Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia (FOKMA)," ujar Ketua PKM Kolaboratif Internasional UMP, Nurlia di Pontianak, Senin.
Ia mengatakan bahwa satu di antara persoalan menjadi perhatian yakni soal investasi ilegal (bodong) yang menawarkan beragam produk investasi, mulai dari emas, surat berharga, valuta asing, dan properti merugikan masyarakat.
"Sangat disayangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi tidak diimbangi kecermatan mencari informasi dan ketelitian dalam memilih jenis serta perusahaan investasi. Dengan hal itu lah kami berkomitmen melakukan edukasi dan literasi keuangan syariah ke setiap lapisan masyarakat," jelas dia.
Menurutnya, sebagian besar masyarakat tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau bagi hasil yang tinggi, tanpa menyelidiki kredibilitas dan legalitas dari perusahaan investasi terkait.
"Alih-alih mendapatkan keuntungan besar masyarakat justru mengalami kerugian dan menjadi korban penipuan. Disadari atau tidak, masyarakat terjebak dalam berbagai jenis skema penipuan dengan iming-iming keuntungan besar," jelas dia.
Selanjutnya Nurlia juga menyampaikan bahwa permasalahan yang mendasar maraknya investasi ilegal adalah disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi Lembaga Keuangan Syariah masyarakat.
"Untuk itu lah kita berharap masyarakat secara umum mampu berpikir logis untuk tidak mudah tergiur terhadap tawaran investasi agar dapat menahan diri dan terhindar dari kerugian," ucap dia.
Sebelumnya, terkait literasi dan inklusi keuangan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar Maulana Yasin menyebutkan bahwa berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan oleh OJK terakhir kali pada 2022, tercatat indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan secara nasional masing masing sebesar 49,684 dan 85,104.
"Untuk Provinsi Kalbar tercatat indeks literasi keuangan sebesar 51,954, atau 2,27 lebih tinggi di atas rata-rata nasional. Sementara untuk indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 84,164, atau 0,944 sedikit lebih rendah di bawah rata-rata nasional," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024