Indonesia Corruption Watch (ICW) menekankan pentingnya sinergi/kolaborasi antara jurnalis dan civil society (CSO) atau masyarakat Aceh dalam upaya mencegah hingga memberantas korupsi.
"Kami melihat adanya urgensi bagi masyarakat sipil dan jurnalis untuk kembali bersatu mengungkap skandal korupsi, terutama setelah revisi UU KPK dan munculnya pemimpin KPK yang terlibat kasus korupsi,” kata Koordinator Divisi Kampanye Publik, Tibiko Zabar Pradano, di Banda Aceh, Sabtu.
Di Aceh saat ini sudah ada kelompok jurnalis investigasi (KJI) Aceh bersama Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang telah mengeluarkan laporan investigasi terkait dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh dan Jembatan Blang Mane, Bireuen.
Biko menyampaikan, pengadaan barang dan jasa memang menjadi sorotan utama investigasi tersebut karena dianggap sebagai sektor yang paling rentan terhadap korupsi.
Menurutnya, hampir 40 persen kasus korupsi yang terdeteksi setiap tahun berkaitan dengan sektor itu. Bahkan, data KPK juga menunjukkan lebih dari separuh kasus ditangani menyentuh area tersebut.
“Pengadaan barang dan jasa ini sering kali menjadi bancakan bagi sejumlah pihak baik eksekutif, legislatif maupun swasta untuk meraup keuntungan. Padahal, eksistensi pengadaan barang dan jasa ini adalah bentuk dari kebijakan publik yang berangkat dari kebutuhan masyarakat," ujar Biko.
Sementara itu, salah satu anggota KJI Aceh, Fitri, berharap kolaborasi ini terus berkembang dan mampu melibatkan lebih banyak jurnalis muda agar tertarik pada isu korupsi dan investigasi.
“Semoga nantinya ada regenerasi dari jurnalis muda untuk terjun lebih dalam ke investigasi, terutama terkait korupsi,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Koordinator MaTA, Alfian menegaskan bahwa perlunya penguatan kolaborasi jurnalis dengan lembaga masyarakat sipil dalam memantau proyek pembangunan di Aceh yang rentan atau berpotensi terjadinya perbuatan melawan hukum.
“Kolaborasi harus diperluas untuk mengawasi pembangunan, mengingat korupsi dalam proyek pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat dan jurnalis di Aceh,” katanya.
Karena itu, ia berharap apa yang telah dibangun ini mampu memperkuat gerakan jurnalis investigasi di Aceh, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam berbagai proyek pembangunan.
"Gagasan dan ide ini perlu dipertahankan diperkuat sekaligus kita juga membangun semacam kampanye yang lebih efektif, terutama di media sosial atas temuan hasil investigasi para jurnalis," demikian Alfian.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Kami melihat adanya urgensi bagi masyarakat sipil dan jurnalis untuk kembali bersatu mengungkap skandal korupsi, terutama setelah revisi UU KPK dan munculnya pemimpin KPK yang terlibat kasus korupsi,” kata Koordinator Divisi Kampanye Publik, Tibiko Zabar Pradano, di Banda Aceh, Sabtu.
Di Aceh saat ini sudah ada kelompok jurnalis investigasi (KJI) Aceh bersama Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang telah mengeluarkan laporan investigasi terkait dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh dan Jembatan Blang Mane, Bireuen.
Biko menyampaikan, pengadaan barang dan jasa memang menjadi sorotan utama investigasi tersebut karena dianggap sebagai sektor yang paling rentan terhadap korupsi.
Menurutnya, hampir 40 persen kasus korupsi yang terdeteksi setiap tahun berkaitan dengan sektor itu. Bahkan, data KPK juga menunjukkan lebih dari separuh kasus ditangani menyentuh area tersebut.
“Pengadaan barang dan jasa ini sering kali menjadi bancakan bagi sejumlah pihak baik eksekutif, legislatif maupun swasta untuk meraup keuntungan. Padahal, eksistensi pengadaan barang dan jasa ini adalah bentuk dari kebijakan publik yang berangkat dari kebutuhan masyarakat," ujar Biko.
Sementara itu, salah satu anggota KJI Aceh, Fitri, berharap kolaborasi ini terus berkembang dan mampu melibatkan lebih banyak jurnalis muda agar tertarik pada isu korupsi dan investigasi.
“Semoga nantinya ada regenerasi dari jurnalis muda untuk terjun lebih dalam ke investigasi, terutama terkait korupsi,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Koordinator MaTA, Alfian menegaskan bahwa perlunya penguatan kolaborasi jurnalis dengan lembaga masyarakat sipil dalam memantau proyek pembangunan di Aceh yang rentan atau berpotensi terjadinya perbuatan melawan hukum.
“Kolaborasi harus diperluas untuk mengawasi pembangunan, mengingat korupsi dalam proyek pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat dan jurnalis di Aceh,” katanya.
Karena itu, ia berharap apa yang telah dibangun ini mampu memperkuat gerakan jurnalis investigasi di Aceh, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam berbagai proyek pembangunan.
"Gagasan dan ide ini perlu dipertahankan diperkuat sekaligus kita juga membangun semacam kampanye yang lebih efektif, terutama di media sosial atas temuan hasil investigasi para jurnalis," demikian Alfian.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024