Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat terus melakukan pembinaan dengan berbagai inovasi bagi 11.314 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan di daerah setempat.
“Pembinaan KPM PKH terus didorong dan hasilnya harus nyata, artinya mereka yang lulus dari penerima bansos sudah mandiri secara perekonomian,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati di Pontianak, Selasa.
Menurutnya saat pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf, Pemkot Pontianak mendapat apresiasi karena telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sampai ke angka nol.
"Saat ketemu Mensos kami menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," jelas dia.
Ia menjelaskan bahwa Kota Pontianak akan mendapat kuota tambahan untuk bantuan pangan non-tunai. Sehingga dapat membantu masalah pangan bagi masyarakat miskin Kota Pontianak mengurangi beban belanja.
"Tentu kita sangat menyambut baik atas panambahan kuota bansos non tunai. Kita tunggu berapa penambahannya tersebut," papar dia.
Setahun terakhir, Dinsos Pontianak berhasil menggelar graduasi KPM yang telah mandiri lewat program pemberdayaan sosial yaitu Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA) untuk KPM Mandiri dan KPM Alamiah yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial dan APBD Dinsos Kota Pontianak.
Salah satu program Dinsos Kota Pontianak adalah bantuan sosial rumah tidak layak huni. Program ini merupakan bantuan renovasi rumah untuk masyarakat miskin atau kurang mampu dari anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pontianak.
“Koordinasi Dinsos Pontianak dan Kemensos senantiasa aktif untuk memudahkan akses dengan program sebagai upaya penyelesaian persoalan sosial di Kota Pontianak,” jelas dia.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kota Pontianak pada 2024 tercatat 4,20 persen, turun 0,25 persen dibandingkan 2023. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem di Pontianak nihil.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
“Pembinaan KPM PKH terus didorong dan hasilnya harus nyata, artinya mereka yang lulus dari penerima bansos sudah mandiri secara perekonomian,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati di Pontianak, Selasa.
Menurutnya saat pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf, Pemkot Pontianak mendapat apresiasi karena telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sampai ke angka nol.
"Saat ketemu Mensos kami menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," jelas dia.
Ia menjelaskan bahwa Kota Pontianak akan mendapat kuota tambahan untuk bantuan pangan non-tunai. Sehingga dapat membantu masalah pangan bagi masyarakat miskin Kota Pontianak mengurangi beban belanja.
"Tentu kita sangat menyambut baik atas panambahan kuota bansos non tunai. Kita tunggu berapa penambahannya tersebut," papar dia.
Setahun terakhir, Dinsos Pontianak berhasil menggelar graduasi KPM yang telah mandiri lewat program pemberdayaan sosial yaitu Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA) untuk KPM Mandiri dan KPM Alamiah yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial dan APBD Dinsos Kota Pontianak.
Salah satu program Dinsos Kota Pontianak adalah bantuan sosial rumah tidak layak huni. Program ini merupakan bantuan renovasi rumah untuk masyarakat miskin atau kurang mampu dari anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pontianak.
“Koordinasi Dinsos Pontianak dan Kemensos senantiasa aktif untuk memudahkan akses dengan program sebagai upaya penyelesaian persoalan sosial di Kota Pontianak,” jelas dia.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kota Pontianak pada 2024 tercatat 4,20 persen, turun 0,25 persen dibandingkan 2023. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem di Pontianak nihil.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024