Guru Besar tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasila, Prof Dr Agus Surono, mengatakan masyarakat di wilayah Indonesia yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah justru mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi.
"Tumpukan kemiskinan itu ada di wilayah-wilayah yang sumber daya alamnya relatif kaya," katanya saat menjadi pemateri dalam Focus Group Discussion bertema "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara, Kedaulatan Sumber Daya Alam" yang dilaksanakan Universitas Tanjungpura Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan penumpukan kemiskinan di wilayah yang kaya SDA terjadi karena adanya ketidakadilan dalam distribusi keuntungan, kerusakan lingkungan, kebijakan tata kelola yang buruk, dan kurangnya perhatian terhadap masyarakat lokal, meskipun wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar.
Sering kali, lanjutnya lagi, masyarakat lokal termasuk kelompok adat atau komunitas kecil tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait eksploitasi SDA.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Walhi Papua Maikel Peuki, menyatakan eksploitasi sumber daya alam (SDA) akan semakin menyengsarakan masyarakat yang masih bergantung pada alam, seperti masyarakat Papua.
"Di Papua, hampir kebanyakan orang Papua itu masih hidup dan tergantung pada hutan. Orang Papua masih mencari, berburu, meramu, dan mencari ikan di pinggir laut," kata Maikel.
Ia menyebut adanya ketidakadilan dan pelanggaran hak masyarakat lokal oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan deforestasi.
Maikel menambahkan masyarakat yang terpinggirkan merasa tertipu karena mereka tidak mendapatkan hak atau keuntungan dari eksploitasi sumber daya di wilayah mereka, sementara hutan dan lingkungan mereka dihancurkan.
"Mereka merasa disia-siakan, ditipu, karena hak-hak mereka itu tidak mereka dapatkan dan tidak mereka nikmati dari hasil pengurangan sumber daya tersebut, baik itu kayu, emas, dan lain-lain," ungkap Maikel.
Di sisi lain, Ahli Zoologi dan Biologi Konservasi Indonesia, Jatna Supriatna, menerangkan adanya perbandingan antara kekayaan potensial Indonesia dengan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi sumber daya yang dimiliki negara.
"Nilai perdagangan yang melintasi perairan ini sangat besar, mencapai 435 miliar dolar, sedangkan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia sekitar 1.000 miliar dolar. Itu kecil sekali. Oleh karena itu, makanya kalau kita lihat sumber daya ini, ada yang salah," tutur Jatna Supriatna.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Tumpukan kemiskinan itu ada di wilayah-wilayah yang sumber daya alamnya relatif kaya," katanya saat menjadi pemateri dalam Focus Group Discussion bertema "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara, Kedaulatan Sumber Daya Alam" yang dilaksanakan Universitas Tanjungpura Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan penumpukan kemiskinan di wilayah yang kaya SDA terjadi karena adanya ketidakadilan dalam distribusi keuntungan, kerusakan lingkungan, kebijakan tata kelola yang buruk, dan kurangnya perhatian terhadap masyarakat lokal, meskipun wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar.
Sering kali, lanjutnya lagi, masyarakat lokal termasuk kelompok adat atau komunitas kecil tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait eksploitasi SDA.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Walhi Papua Maikel Peuki, menyatakan eksploitasi sumber daya alam (SDA) akan semakin menyengsarakan masyarakat yang masih bergantung pada alam, seperti masyarakat Papua.
"Di Papua, hampir kebanyakan orang Papua itu masih hidup dan tergantung pada hutan. Orang Papua masih mencari, berburu, meramu, dan mencari ikan di pinggir laut," kata Maikel.
Ia menyebut adanya ketidakadilan dan pelanggaran hak masyarakat lokal oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan deforestasi.
Maikel menambahkan masyarakat yang terpinggirkan merasa tertipu karena mereka tidak mendapatkan hak atau keuntungan dari eksploitasi sumber daya di wilayah mereka, sementara hutan dan lingkungan mereka dihancurkan.
"Mereka merasa disia-siakan, ditipu, karena hak-hak mereka itu tidak mereka dapatkan dan tidak mereka nikmati dari hasil pengurangan sumber daya tersebut, baik itu kayu, emas, dan lain-lain," ungkap Maikel.
Di sisi lain, Ahli Zoologi dan Biologi Konservasi Indonesia, Jatna Supriatna, menerangkan adanya perbandingan antara kekayaan potensial Indonesia dengan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi sumber daya yang dimiliki negara.
"Nilai perdagangan yang melintasi perairan ini sangat besar, mencapai 435 miliar dolar, sedangkan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia sekitar 1.000 miliar dolar. Itu kecil sekali. Oleh karena itu, makanya kalau kita lihat sumber daya ini, ada yang salah," tutur Jatna Supriatna.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024