Ombudsman Kalimantan Barat (Kalbar) mengambil langkah strategis dengan membentuk 'focal point' guna mempercepat penyelesaian laporan masyarakat secara efektif, efisien, solutif, dan akuntabel.
"Pembentukan jaringan pengawasan pelayanan publik pada pemerintah daerah/kementerian tahun 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi, khususnya dalam percepatan penanganan laporan masyarakat yang berkaitan dengan substansi pertanahan," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar Tariyah di Pontianak, Selasa.
Pada kegiatan tersebut, katanya, dihadirkan sejumlah materi yang relevan, di antaranya mengenai administrasi pertanahan di desa serta problematika yang sering terjadi dan cara penyelesaiannya. Materi ini dibawakan oleh Suhardi, seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
Selain itu, Tomi Kristian Aritonang, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil ATR/BPN Kalbar, memberikan pemaparan terkait dengan penanganan kasus pertanahan di Kalbar.
Ia mengharapkan "focal point" berfungsi sebagai mekanisme penting dalam mempercepat dan menyederhanakan proses penyelesaian laporan masyarakat, terutama masalah yang melibatkan administrasi pertanahan, yang sering kali menjadi masalah kompleks di berbagai daerah.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini, katanya, penandatanganan komitmen bersama, melibatkan berbagai pihak terkait. Komitmen ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam membentuk dan mengembangkan jaringan pengawasan pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah maupun kementerian.
Penandatanganan tersebut dihadiri perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalbar, para kepala desa dari Kabupaten Kubu Raya, Desa Penjajab di Kabupaten Sambas, serta beberapa lurah dari Kota Pontianak dan Singkawang.
Selain itu, sejumlah instansi pemerintah daerah, seperti Dinas Pemdes Kabupaten Kubu Raya, Dinas Perkimtan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang, dan kantor pertanahan dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat, turut serta dalam menandatangani komitmen tersebut.
Komitmen bersama ini menandai keseriusan para pihak dalam menciptakan tata kelola pengaduan yang lebih responsif dan terstruktur. Ombudsman Kalbar berharap dengan adanya sinergi dan kolaborasi antara lembaga pengawas, pemerintah daerah, dan masyarakat, laporan-laporan yang masuk dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat, sesuai standar pelayanan publik yang diharapkan.
"Dengan adanya komitmen ini, kami berharap pengelolaan pengaduan bisa menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga masalah yang diadukan masyarakat dapat ditangani dengan solusi yang tepat dan cepat," kata Tariyah.
Pembentukan jaringan pengawasan ini langkah penting meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Barat.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat desa hingga provinsi, Ombudsman Kalbar berharap dapat mempercepat penyelesaian masalah yang diadukan masyarakat, terutama bidang pertanahan.
Langkah ini juga diharapkan membuka jalan bagi perbaikan layanan publik pada masa mendatang, dengan pengawasan yang lebih ketat dan transparan. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan menciptakan sistem pengelolaan aduan yang lebih baik dan solutif.
"Dengan adanya 'focal point' dan jaringan pengawasan yang solid, Ombudsman Kalbar berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan efektivitas penyelesaian laporan masyarakat. Langkah ini diharapkan akan memberikan dampak positif dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, responsif, dan akuntabel, sesuai dengan harapan masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Pembentukan jaringan pengawasan pelayanan publik pada pemerintah daerah/kementerian tahun 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi, khususnya dalam percepatan penanganan laporan masyarakat yang berkaitan dengan substansi pertanahan," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar Tariyah di Pontianak, Selasa.
Pada kegiatan tersebut, katanya, dihadirkan sejumlah materi yang relevan, di antaranya mengenai administrasi pertanahan di desa serta problematika yang sering terjadi dan cara penyelesaiannya. Materi ini dibawakan oleh Suhardi, seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
Selain itu, Tomi Kristian Aritonang, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil ATR/BPN Kalbar, memberikan pemaparan terkait dengan penanganan kasus pertanahan di Kalbar.
Ia mengharapkan "focal point" berfungsi sebagai mekanisme penting dalam mempercepat dan menyederhanakan proses penyelesaian laporan masyarakat, terutama masalah yang melibatkan administrasi pertanahan, yang sering kali menjadi masalah kompleks di berbagai daerah.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini, katanya, penandatanganan komitmen bersama, melibatkan berbagai pihak terkait. Komitmen ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam membentuk dan mengembangkan jaringan pengawasan pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah maupun kementerian.
Penandatanganan tersebut dihadiri perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalbar, para kepala desa dari Kabupaten Kubu Raya, Desa Penjajab di Kabupaten Sambas, serta beberapa lurah dari Kota Pontianak dan Singkawang.
Selain itu, sejumlah instansi pemerintah daerah, seperti Dinas Pemdes Kabupaten Kubu Raya, Dinas Perkimtan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang, dan kantor pertanahan dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat, turut serta dalam menandatangani komitmen tersebut.
Komitmen bersama ini menandai keseriusan para pihak dalam menciptakan tata kelola pengaduan yang lebih responsif dan terstruktur. Ombudsman Kalbar berharap dengan adanya sinergi dan kolaborasi antara lembaga pengawas, pemerintah daerah, dan masyarakat, laporan-laporan yang masuk dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat, sesuai standar pelayanan publik yang diharapkan.
"Dengan adanya komitmen ini, kami berharap pengelolaan pengaduan bisa menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga masalah yang diadukan masyarakat dapat ditangani dengan solusi yang tepat dan cepat," kata Tariyah.
Pembentukan jaringan pengawasan ini langkah penting meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Barat.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat desa hingga provinsi, Ombudsman Kalbar berharap dapat mempercepat penyelesaian masalah yang diadukan masyarakat, terutama bidang pertanahan.
Langkah ini juga diharapkan membuka jalan bagi perbaikan layanan publik pada masa mendatang, dengan pengawasan yang lebih ketat dan transparan. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan menciptakan sistem pengelolaan aduan yang lebih baik dan solutif.
"Dengan adanya 'focal point' dan jaringan pengawasan yang solid, Ombudsman Kalbar berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan efektivitas penyelesaian laporan masyarakat. Langkah ini diharapkan akan memberikan dampak positif dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, responsif, dan akuntabel, sesuai dengan harapan masyarakat," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024