Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan sektor perindustrian harus tumbuh hingga 8,6 persen dan memberikan kontribusi 22 persen terhadap PDB agar Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

 

Wamenperin dalam pernyataan di Jakarta, Senin mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peningkatan produktivitas industri melalui inovasi teknologi, peningkatan keterampilan dan pendidikan, serta efisiensi manajerial dan teknis.

 

"Untuk mencapainya, harus ditempuh dengan cara yang berbeda, karena dengan cara yang umum, sumber daya kita tidak akan cukup. Dengan demikian, kita harus mencari terobosan supaya dapat mencapai peningkatan industri dan sumbangan berupa kinerja kementerian yang tinggi,” kata dia.

 

Ia mencontohkan, salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik (BBSPJIKKP) Yogyakarta memiliki potensi besar untuk pengembangan bisnis, sehingga membantu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.

 

Potensi tersebut yakni layanan Validasi Verifikasi Gas Rumah Kaca (VV GRK) dan skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

 

"Namun, tantangannya adalah bagaimana menjangkau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan layanan ini, mengingat banyak yang berlokasi di luar Yogyakarta,” katanya.

 

Lebih lanjut, Kepala BSKJI Andi Rizaldi menyampaikan melalui Pusat Industri Hijau, pihaknya telah mendorong dan memberikan fasilitasi pendirian Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV).

 

Setidaknya saat ini ada delapan LVV yang sedang proses menuju akreditasi, dan LVV BBSPJIKKP Yogyakarta merupakan yang pertama dimiliki oleh Kemenperin, dan saat ini sudah terakreditasi untuk lingkup nilai ekonomi karbon.

 

"Kami juga berharap LVV GRK dapat membantu terwujudnya industri hijau dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.


 

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024