"Kasus Pemilihan Kepala Daerah yang melibatkan beberapa tokoh seperti Joko Widodo, Ridwan Kamil, dan Bima Arya menunjukkan sosial media digunakan untuk hal yang produktif buka konsumtif," kata Yose dalam dialog "Polemik Sindo Radio" di Jakarta, Sabtu.
Perubahan itu menurut dia, sosial media itu digunakan untuk mengajak orang berbuat dan menghasilkan perbuatan.
Namun dia menilai percuma apabila orang melakukan pencitraan melalui sosial media tanpa disertai langkah riil di masyarakat.
"Penggalangan dukungan melalui sosial media diharapkan menjadi tongkat sakti karena itu politisi harus cermat apa yang menjadi targetnya," ujar Yose.
Menurut dia penggunaan sosial media harus dijadikan tempat interaksi antara politisi kepada konstituennya. Karena dia menilai selama ini para politisi cenderung menggunakan media seperti televisi dan cetak yang cenderung satu arah.
"Sosial media itu juga memberikan informasi apa saja yang menjadi harapan masyarakat melalui komentar-komentarnya," kata Yose.
Dia mengatakan para politisi harus sadar bahwa mereka dipantau masyarakat melalui sosial media.
Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya dalam diskusi itu mengatakan keberadaan sosial media di Indonesia merupakan keniscayaan di dalam masyarakat.
Namun dia menilai keberadaan sosial media menjadi salah kaprah karena tidak menganut prinsip interaksi dan dialog.
"Lihat saja akun tokoh calon presiden dan pemilihan kepala daerah, mereka berbicara mengenai pribahasa atau terlihat bahwa akun itu dikendalikan seorang admin," ujarnya.
Selain itu menurut dia, sosial media bukan digunakan untuk membangun citra positif namun menjatuhkan lawan politik.
Dia menilai akun-akun yang ada di sosial media harus bertanggung jawab terhadap komentar yang dikeluarkannya agar tidak ada pihak yang dirugikan.
(Z. Meirina)
Pewarta: Imam BudilaksonoEditor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
