Jakarta (Antara Kalbar) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menduga sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) melakukan pembakaran hutan demi mendapatkan bantuan dana dari donor.

"Diduga ada kelompok tertentu yang membakar untuk memperoleh dana dan kepentingan lain dari berbagai pihak. Seperti LSM memanfaatkan isu lingkungan untuk bantuan dana," ujar Kepala Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan kebakaran hutan dan lahan akan membuat LSM mudah mengangkat isu lingkungan kepada donor. Proposal tentang perubahan iklim global, hutan dan lingkungan mudah memperoleh dana dari donor.

Hal itu menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Riau. Selain itu, juga terdapat motif lain kebakaran yakni membakar kebun pribadi dan tidak dikontrol.

Kemudian disuruh pemilik lahan dengan upah Rp500.000 hingga 750.000 untuk lahan rata-rata seluas 10 hektare.

"Kebakaran juga dilakukan oleh kelompok yang terorganisir dalam bentuk koperasi untuk membuka kebun kelapa sawit baru yang mudah dan murah. Ini dilakukan dengan memanfaatkan konflik penguasa adat dan pemerintah," tambah dia.

Selain itu, perusahaan tidak ada yang mengakui membakar dan tidak mampu menangani kebakaran di arealnya karena minimnya peralatan.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Hasil pantauan satelit NOAA-18 terdapat 397 titik panas di Sumatera dan Kalimantan pada 15 September. Jumlah titik panas tersebut berkurang dibandingkan pada 14 September yakni sebanyak 626 titik panas.

"Adanya siklon Kalmaegi menyebabkan asap dari Sumsel dan Riau menyebar ke Singapura dan Malaysia, sedangkan asap dari Kalteng dan  Kalbar masuk ke Serawak 13-14 September 2014. Kualitas udara di Singapura menurun ke tingkat sedang - tidak sehat," terang dia.

Kemudian terjadi penurunan luas sebaran dibandingkan sebelumnya. Kualitas udara di Singapura sedang pada 16 September 2014.

BNPB mempunyai tiga strategi pemadaman yakni penegakan hukum oleh Polri, PPNS, pemadaman kebakaran di darat dan udara, dan sosialisasi.

Pemadaman karhutla pada Juni 2013 dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu dan pada April 2014 dalam waktu tiga minggu.

(I025/C. Hamdani)

Pewarta: Indriani
Editor : Nurul Hayat

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.