Pontianak (Antara Kalbar) - Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pontianak, Rabu, menyaksikan secara langsung pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, di ruang Rapat Paripurna DPRD kota setempat.
Wali Kota Pontianak, Sutarmidji di Pontianak, mengatakan, dalam pidato kenegaraan, presiden menyampaikan progres lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk membahas progres pemerataan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
Kemudian, Ketua MPR RI, Zulkfili Hasan juga mengingatkan seluruh komponen bangsa untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. "Dengan memandang ke belakang, bagaimana historis antar para toko pendiri bangsa di tengah perbedaan, mereka tetap menjalin hubungan baik sebab berpegang pada kepentingan bangsa dan negara sebagai kuncinya," ungkap Sutarmidji.
Tampak, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, jajaran Forkopimda, beserta jajaran DPRD , dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Pontianak menyaksikan bersama pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo melalui layar televisi yang ditayangkan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Pontianak.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, kebijakan strategis belanja negara dalam RAPBN 2018 diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta kesenjangan di masyarakat.
"Belanja negara pada tahun 2018 yang direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun akan diarahkan utamanya untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat," kata Presiden Jokowi pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2018 Beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Rabu (16/8).
Menurut Presiden Joko Widodo, hal yang akan dilakukan adalah melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Presiden memaparkan, upaya peningkatan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial dilakukan melalui perluasan cakupan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga, dan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang.
Selain itu, ujar dia, dalam rangka penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan pangan Rastra menjadi bantuan pangan nontunai dan juga akan diperluas penerima manfaatnya.
(A057/N005)
