Pontianak (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalbar, Doni Septadijaya Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Agustus hingga 1 September di Pontianak akan memperkuat ekonomi Syariah di kawasan timur Indonesia.
"Kalimantan Barat akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan Fesyar. Agenda ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), ajang ekonomi syariah terbesar di tanah air," kata Doni di Pontianak, Rabu.
Dia mengatakan, Fesyar KTI 2025 akan melibatkan kolaborasi lintas daerah dari 22 provinsi di kawasan timur Indonesia. Fokus utama festival meliputi pengembangan produk halal, pembiayaan syariah, UMKM, hingga potensi pariwisata ramah Muslim.
"Melalui kegiatan ini kita ingin mengajak semua pihak, termasuk insan pers, untuk aktif mengedukasi masyarakat tentang ekonomi syariah di Kalimantan Barat," tuturnya.
Dia menambahkan, posisi Indonesia dalam peta ekonomi syariah global terus menguat.
Berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025, Indonesia menempati posisi ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 99,9.
"Indonesia menargetkan menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada 2029 dengan penguatan rantai nilai halal, pembiayaan inklusif, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan," katanya.
Menurut Doni, Kalbar memiliki peluang besar di sektor halal, dari 34 Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang ada, baru 16 unit tersertifikasi halal, dengan kapasitas baru memenuhi 15 persen kebutuhan daging per tahun. Di sektor pariwisata, Kalbar memiliki 30 desa wisata, namun belum ada yang bersertifikasi halal.
"Permintaan wisata halal meningkat seiring kesadaran gaya hidup halal, sehingga Kalbar punya peluang besar mengembangkannya," katanya.
Dia juga menyoroti potensi konsumsi halal di Kalbar yang mencapai Rp33,96 triliun per tahun dengan 60,2 persen populasi beragama Islam.
Namun, banyak produk kuliner di kota besar seperti Pontianak dan Singkawang masih mengandalkan label mandiri tanpa sertifikasi.
Untuk mendukung penguatan ekosistem halal, BI Kalbar telah memfasilitasi sertifikasi 300 UMKM halal serta mendirikan Pusat Informasi Halal Kalbar di kantor lama BI.
Pusat Informasi Halal ini menjadi sarana edukasi, konsultasi, dan sosialisasi regulasi produk halal.
Selain itu, BI juga mendorong UMKM binaan mengikuti program Industri Kreatif Syariah (IKRA) agar dapat menembus pasar nasional hingga internasional.
Tak hanya itu, BI memfasilitasi sertifikasi enam RPH terpilih guna memastikan standar pemotongan sesuai syariat Islam sekaligus menjaga keamanan pangan.
BI juga mendukung kemandirian ekonomi pesantren melalui bantuan sarana, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha bagi delapan pondok pesantren di Kalbar.
"Dengan dukungan lintas sektor, Kalbar tidak hanya siap menyukseskan FESyar KTI 2025, tetapi juga berpeluang menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah nasional," tutup Doni.
