Singkawang maksimalkan Mall Pelayanan Publik

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berkomitmen untuk memperbaiki Mall Pelayanan Publik (MPP) guna memberikan pelayanan yang cepat dan mudah bagi masyarakat kota setempat.

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan hal tersebut,  di Singkawang, Minggu, usai menghadiri acara sosialisasi dan penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) antara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan Kepala Daerah di Hotel Fairmont di Jakarta.

Menurutnya, sebanyak 38 Bupati dan Wali Kota sudah menandatangani komitmen penyelenggaraan MPP yang disaksikan langsung Menteri PAN-RB serta Menteri Hukum dan HAM beberapa hari lalu.

"Penandatanganan itu adalah merupakan komitmen awal dibangunnya MPP di masing-masing daerah, yang akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional," ujarnya.

Tujuan dari MPP ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mengurus segala perizinan sehingga tidak menghambat investasi.

"Dengan begitu berarti kemajuan daerah bisa tercapai untuk kemajuan Indonesia," ujarnya.

Meski MPP di Kota Singkawang masih belum masuk kategori baik, maka dari itu diperlukan evaluasi apa-apa saja yang menjadi kendala, sehingga MPP yang sudah dibangun ke depan bisa mendapatkan predikat yang terbaik.

"Namun dari 514 Kabupaten/Kota, Singkawang sudah dinilai bagus karena sudah memiliki MPP. Tetapi dari sisi kinerja masih perlu peningkatan. Terlebih Singkawang saat ini sedang mempersiapkan Smart City," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Singkawang,  Asmadi mengatakan, penandatanganan MoU MPP adalah merupakan salah satu prestasi Pemkot Singkawang.

"Bahwa pembangunan MPP Kota Singkawang yang semula dibangun dari keterbatasan dan kekurangan, namun dengan adanya MoU berarti Mempan RB sudah mengakui keberadaan MPP Kota Singkawang," katanya.

Tujuan pihaknya mendirikan MPP adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan tanpa diskriminatif kepada semua masyarakat Singkawang.

"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung pelaksanaan MPP walaupun disana sini masih perlu saran dan kritikan untuk perbaikan ke depan," katanya.

Asmadi mengungkapkan, dari 500 lebih kabupaten/kota di Indonesia, baru 35 MPP yang sudah diresmikan oleh Menpan RB.

"Dan 38 termasuk Kota Singkawang baru dilakukan penandatanganan MoU. Jadi masih banyak sebenarnya kabupaten yang belum memiliki MPP," ujarnya.

Sesuai dengan visi misi Wali Kota Singkawang, bahwa Singkawang termasuk yang beruntung karena sudah memiliki MPP yang pertama kalinya di Kalbar.

"Walaupun MPP Singkawang masih banyak kekurangan yang perlu  dipikirkan bersama untuk perbaikan," ungkapnya.

Sebanyak 14 instansi telah hadir di Mall Pelayanan Publik Singkawang, yakni Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK), Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kemenag, BPN, BPJS Kesehatan Cabang Singkawang, BPJS Ketenagakerjaan, Pengadilan Negeri Singkawang.

Kemudian, KPP Pratama Singkawang, Samsat Singkawang, Polres Singkawang, Imigrasi Singkawang, BKD Singkawang, Bank Kalbar Cabang Singkawang, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Singkawang.