Kubu Raya (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, mengatakan bahwa ia sangat optimis dengan semaksimal mungkin, bahwa target percepatan penurunan angka stunting atau gagal tumbuh di Kalimantan Barat tahun 2024 dengan angka 14 persen akan tercapai, untuk merealisasikan hal itu, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dijadikan salah satu ujung tombak percepatan penurunan stunting.
“Kami berkeyakinan kedepannya percepatan penurunan stunting akan tercapai, jika dilihat dari upaya yang dilakukan saat ini, yang dilakukan hingga ke tingkat desa dan ke Posyandu,” kata Alifudin di Kubu Raya, Senin.
Menurut Alifudin, untuk tahun 2023 sesuai dengan anggaran yang disepakati oleh DPR. Bahwa Posyandu kita jadikan ujung tombak dalam penanganan stunting.
“Angka stunting Kalbar terutama untuk di Kabupaten Kubu Raya memang tergolong tinggi. Dan, Kubu Raya ini memang menjadi perhatian kami, akan tetapi ketika turun ke lapangan, ternyata ada data-data yang tidak sinkron, maka nya kami segera dilakukan sinkronisasi antara Pemkab Kubu Raya dan desa masing-masing agar data yang ada ini betul-betul real," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Perwakilan BKKBN Kalbar Abdul Rakhman yang juga hadir pada kegiatan Sosialisasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama Mitra Kerja di Dusun Mega Jaya, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang Kubu Raya, mengatakan permasalahan angka stunting di Kabupaten Kubu Raya adalah permasalahan data, karena ada dua data yang berbeda, pertama dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan yang kedua dari e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
"Kalau dari SGGI angka stunting di Kubu Raya memang tertinggi, akan tetapi data dari e-PPGBM angka stunting di Kubu Raya yang terendah," ujar Abdul Rakhman.
Terkait hal itu, Abdul Rakhman, menegaskan jangan dulu permasalahan data terhadap angka stunting yang tertinggi. "Akan tetapi yang kita lakukan saat ini adalah upaya-upaya kita terus kita lakukan adalah pencegahan dan penurunan angka stunting," ujarnya.
Abdul Rakhman, menjelaskan upaya yang telah dilakukan seperti kegiatan saat ini dengan menghadirkan anggota DPR RI Komisi IX, kemudian kegiatan bersama Bupati Kubu Raya melakukan safari tentang sosialisasi untuk pencegahan dan penurunan angka stunting.
"Untuk kasus stunting memang tidak bisa kita intervensi, untuk itu kami dari BKKBN tugasnya adalah dalam upaya melakukan pencegahan jangan sampai adanya stunting-stunting baru. Makanya BKKBN tugasnya adalah pencegahan," tegasnya.
Selain itu juga, kata Abdul Rakhman, BKKBN juga melakukan beberapa kegiatan, yakni lokakarya di Kubu Raya, kemudian audit kasus stunting serta upaya lainya.
"Audit kasus stunting ini dilakukan oleh para pakar, seperti Pakar Ahli Gizi, Psikolog, dokter anak serta pakar lainnya, terkait apa penyebab dari stunting dan apa hasil dari rekomendasi dari pakar ini, maka itulah yang akan kita tindaklanjuti pada tahun 2023 nanti," ungkapnya.
Abdul Rakhman, berharap target percepatan penurunan angka stunting di Kalbar ini akan tercapai dengan dukungan dan kerjasama semua pihak.
"Kalbar target penurunan stunting untuk tahun 2024 ini adalah 17 persen, walaupun kita tetap upayakan penurunannya 14 persen sesuai dengan instruksi dari Presiden," tutupnya.
