Realisasi Belanja Negara di Kapuas Hulu mencapai Rp893,52 miliar

Kapuas Hulu, Kalbar (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat mencatat realisasi Belanja Negara di daerah tersebut pada semester I 2024 sudah mencapai Rp893,52 miliar atau 44,23 persen dari pagu Rp2,2 triliun.

"Realisasi Belanja Negara itu terdiri atas belanja pemerintah pusat pada satuan kerja dan lembaga yang ada di Kapuas Hulu serta realisasi transfer ke daerah," kata Kepala KPPN Putussibau Sri Winarno kepada ANTARA di Putussibau, Kapuas Hulu, Jumat.

Winarno menyebutkan untuk realisasi belanja satuan kerja (satker) dan lembaga sebesar Rp164,33 miliar atau 45,34 persen dari pagu Rp362,45 miliar, dengan rincian seperti belanja pegawai sebesar 59,17 persen, disusul belanja modal 19,49 persen.

Capaian atau realisasi belanja kementerian dan lembaga per 30 Juni 2024 sebesar 45,34 persen itu mendekati target rata-rata triwulan II 46,67 persen.

Ia menjelaskan belum tercapainya target tersebut setidaknya dipengaruhi kondisi menjelang akhir triwulan II terdapat penambahan pagu pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kapuas Hulu sebesar Rp3 miliar yang belum ada penyerapan.

Sedangkan, Satker Kantor Imigrasi Putussibau ada tambahan pagu
belanja modal sebesar Rp24,76 miliar baru terserap 4,43 persen.

Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah pada semester I sudah mencapai Rp729,19 miliar atau 43,99 persen dari pagu Rp1,7 triliun.

Winarno berharap serapan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku dan digunakan tepat sasaran sehingga mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Winarno juga mengingatkan pentingnya implementasi transaksi non tunai dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan anggaran.

Menurutnya, terdapat 13 Satker yang belum menggunakan cash management system (CMS) agar segera berkoordinasi dengan bank mitra untuk menerapkan CMS, itu juga sebagai evaluasi tindak lanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam pengelolaan rekening pada kementerian dan lembaga yang belum memanfaatkan CMS.

"Kontribusi Satker di wilayah Kapuas Hulu dalam mendukung transaksi non tunai diharapkan dapat ditingkatkan terus walaupun berada di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia khususnya bagi Satker yang memiliki pagu belanja besar," pesan Winarno.