Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan pemerintah melalui kerja sama antara kementerian/lembaga (K/L) terkait berkomitmen untuk mempercepat reforma agraria.
“Pada intinya saya setuju, perlu adanya kelembagaan antar sektoral untuk mengurai kebuntuan yang kita alami selama ini dalam proses reforma agraria ini,” ujar Menhut Raja Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut Menhut, kelembagaan diharapkan dapat menjembatani berbagai sektor, para menteri atau pengambil kebijakan untuk menindaklanjuti penyelesaian konflik agraria.
Selain itu, terdapat juga rekomendasi lain seperti pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria, hingga pembuatan kebijakan Satu Peta serta membentuk Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian konflik agraria.
Sebelumnya pada Rabu (24/9), Kemenhut bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN, dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) serta beberapa organisasi rakyat menggelar rapat percepatan pelaksanaan reforma agraria dengan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu dimanfaatkan semua pihak dan pemerintah untuk mendengarkan masukan dari KPA dan organisasi masyarakat dalam percepatan reforma agraria dan penyelesaian konflik.
Beberapa masukan yang disampaikan oleh KPA dan organisasi rakyat yang hadir antara lain adalah koreksi ketimpangan distribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, dan pembangunan ekonomi setidaknya pada 1,7 juta hektare Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA.
Selain itu, terdapat juga masukan untuk pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria, serta adanya Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk percepatan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria.
