Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Sesditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Ahmad Yani menemui massa pengemudi ojek online yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Selasa siang.
Didampingi Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, Ahmad Yani berusaha untuk berdialog dengan massa aksi.
Yani tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung menuju barikade kepolisian yang membatasi barisan massa aksi dengan aparat keamanan yang berjaga.
Namun, upaya Ahmad Yani berdialog ditolak oleh massa aksi yang secara tegas meminta kehadiran langsung Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mendengarkan aspirasi mereka di lokasi.
Dari atas mobil komando, perwakilan pengunjuk rasa berteriak bahwa mereka hanya ingin berbicara langsung dengan Menteri Perhubungan, bukan dengan pejabat lain dari Kementerian Perhubungan.
Unjuk rasa dimulai sejak pukul 11.30 WIB dan diikuti ratusan pengemudi ojek serta sopir taksi online dari berbagai komunitas di kawasan silang barat daya Monas, Jakarta.
Sejumlah aparat kepolisian terlihat sigap menjaga ketertiban aksi serta mengatur lalu lintas di sekitar lokasi agar tidak terjadi kemacetan parah di jam sibuk.
Hingga pukul 15.00 WIB, unjuk rasa berlangsung damai meski massa tetap bertahan dan bersikeras menolak perwakilan pemerintah selain Menteri Perhubungan untuk menemui mereka.
Sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa menyatakan demonstrasi besar pengemudi ojek online hari ini akan menyasar Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor aplikasi atau perusahaan aplikator.
Ia mengatakan, demo hari ini menjadi puncak kekecewaan para pengemudi online dengan tuntutan pertama Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022;
Kedua, DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, asosiasi, aplikator; potongan aplikasi agar turun menjadi 10 persen; Revisi tarif penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll); dan kelima tetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang, libatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
