"Saya tegaskan tidak ada tempat bagi ormas yang dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial, termasuk ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di Pontianak, Rabu.
Ia juga menginstruksikan jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk tidak memproses permohonan audiensi maupun bentuk komunikasi resmi lainnya dengan ormas tersebut.
"Sudah saya perintahkan kepada Kesbangpol, jangan diterima audiensi dan sebagainya. Saya lihat keberadaan mereka sudah menimbulkan keributan di sejumlah tempat," tuturnya.
Langkah tegas ini, menurut Krisantus, merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kalbar dalam menciptakan ruang kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Ia juga mengajak seluruh unsur, termasuk TNI dan Polri, untuk memperkuat sinergi dalam menjaga ketertiban umum di Kalimantan Barat.
"Mari kita berkolaborasi menghadirkan rasa aman di Kalimantan Barat. Keamanan adalah fondasi utama pembangunan. Tanpa ketenteraman, tidak ada aktivitas yang bisa berjalan produktif," katanya.
Selain memperketat pendataan ormas, Pemprov Kalbar juga akan meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas sosial kemasyarakatan yang dinilai dapat memicu konflik horizontal atau mengganggu kerukunan antarkelompok masyarakat.
"Keberagaman adalah kekuatan Kalimantan Barat. Karena itu, kami tidak akan mentoleransi segala bentuk gerakan yang merusak harmoni sosial," kata Krisantus.
Pewarta: Rendra OxtoraUploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
