Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal Teknologi Digital dan Telekomunikasi di Departemen Ilmu Pengetahuan, Inovasi, dan Teknologi (DSIT) Inggris Emran Mian untuk membahas penguatan kolaborasi kecerdasan artifisial (AI) antara RI dan Inggris.
Pertemuan itu menjadi ruang bagi kedua negara untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik terkait pengembangan teknologi yang dilangsungkan dalam ajang London Tech Week 2025 di Inggris, Selasa (10/6) waktu setempat.
"Pertemuan ini sangat berharga untuk bertukar pandangan dan belajar dari pengalaman Inggris dalam mengembangkan ekosistem digital yang maju, khususnya di bidang AI," kata Nezar Patria dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Fokus utama diskusi mencakup pembangunan infrastruktur AI yang tangguh, pengembangan talenta digital yang kompeten, serta penyusunan kerangka regulasi yang adaptif guna memastikan pemanfaatan AI yang aman, etis, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Kami berkomitmen untuk memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang AI di masa depan," kata Nezar.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Inggris dan Indonesia berbagi pengalaman dan program prioritas masing-masing negara dalam pengembangan ekosistem AI.
Salah satunya terkait dengan infrastruktur digital untuk AI, delegasi Inggris menyatakan telah berinvestasi lebih dari 1 miliar euro selama empat tahun, untuk riset komputasi AI dan pembangunan pusat data berskala besar.
Sementara Indonesia, dalam hal yang sama memprioritaskan pembangunan pusat data, chip AI, dan peningkatan daya komputasi melalui kolaborasi lintas sektor.
Program lainnya yang tak kalah penting ialah terkait pengembangan talenta digital. Indonesia menyatakan terus berupaya mengadakan pelatihan dan kelas-kelas untuk melatih kecakapan SDM sehingga dapat memenuhi target 9 juta talenta digital di 2030.
Sementara Inggris membagikan bahwa mereka juga memiliki program serupa yang komprehensif mulai dari menumbuhkan minat anak sekolah terhadap teknologi, pendanaan program magister dan PhD, hingga pelatihan bagi pekerja yang sudah ada untuk beradaptasi dengan perubahan pekerjaan akibat AI.
Kedua delegasi masing-masing negara juga sepakat bahwa keamanan dan Etika AI juga menjadi hal penting untuk memastikan ekosistem bertumbuh secara positif.
Oleh karenanya kedua negara sepakat tentang pentingnya kerangka tata kelola AI yang kuat untuk memastikan keamanan dan pelaksanaan etika AI yang tepat.
Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Menteri tentang Etika AI dan sedang menyusun regulasi AI yang lebih komprehensif.
Sementara Inggris, melalui Institut Keamanan AI (AI Security Institute), mencoba menggali pemahaman ilmiah tentang risiko AI yang canggih dan berbagi temuan ini secara internasional, termasuk melalui Laporan Keamanan AI Internasional yang melibatkan panelis dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Diskusi juga menyoroti kecepatan adopsi AI di Indonesia yang sangat agresif, dengan kondisi 80 persen masyarakat memandang AI membawa manfaat.
Namun, kecepatan ini juga membawa risiko disrupsi tenaga kerja, terutama di sektor media dan penyiaran, serta potensi penyalahgunaan AI untuk misinformasi dan konten berbahaya.
"Kami menyadari pesatnya adopsi AI di Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Inggris menjadi sangat penting untuk belajar bagaimana menyeimbangkan inovasi dengan mitigasi risiko, terutama terkait disrupsi sosial dan penyebaran konten negatif," kata Wamen Nezar.
Indonesia menegaskan pendekatan terbuka terhadap penggunaan model AI dari berbagai negara, selama sesuai dengan regulasi dan nilai-nilai nasional.
Kedua belah pihak sepakat untuk terus memperdalam kolaborasi, termasuk eksplorasi inisiatif bersama untuk mempertemukan talenta dan inovator dari Inggris dan Indonesia.
Kunjungan ini menandai langkah signifikan dalam memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Inggris di bidang AI.
Diharapkan kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem AI yang berkelanjutan, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat kedua negara.
