Pontianak (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Yassona. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida Wahid, Kepala Divisi P3H, Zuliansyah, Kepala Bagian Umum dan TU, Ferry Indrawan serta Tim Kerja Keuangan dan Tim Kerja BMN Kanwil Kemenkum Kalbar, Jumat (3/10).
Dalam kegiatan tersebut, Anggota I BPK RI secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 kepada Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain itu, turut diserahkan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI serta Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2025.
Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2024 memenuhi kriteria penilaian, meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Berdasarkan hal tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2024.
Dengan capaian ini, Kemenkumham berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang ke-16 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2009. Prestasi tersebut menjadi bukti komitmen Kemenkumham dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan yang baik di lingkungan kementerian.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan apresiasinya atas capaian ini. “Raihan opini WTP ke-16 berturut-turut bukan hanya membuktikan konsistensi Kemenkumham dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran, termasuk di daerah, untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang baik. Kami di Kanwil Kalbar akan selalu mendukung penuh langkah Kemenkumham dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Dengan capaian ini, Kemenkumham berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang ke-16 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2009. Prestasi tersebut menjadi bukti komitmen Kemenkumham dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan kementerian.
