Pontianak (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan melakukan sinergi strategi pengendalian inflasi antardaerah melalui penerapan Strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025.
"Pertemuan hari ini menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah dan strategi pengendalian inflasi di seluruh daerah Kalimantan Barat agar stabilitas harga dan pasokan tetap terjaga, di mana kita akan menerapkan strategi 4K” ujar Krisantus saat menghadiri High Level Meeting Strategi 4K di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat (Kalbar), Pontianak, Kamis.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, para Kepala Daerah se-Kalimantan Barat, serta perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Menurut dia, koordinasi lintas daerah dan lembaga menjadi langkah strategis dalam menghadapi dampak peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru, yang secara historis kerap menimbulkan tekanan harga pada sejumlah komoditas.
Krisantus mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalbar telah menyelesaikan penyusunan peta jalan pengendalian inflasi sesuai dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2025–2027 yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Peta jalan itu menjadi pedoman utama pelaksanaan strategi pengendalian inflasi yang menargetkan sasaran inflasi nasional pada level 2,5 persen ±1 persen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2024.
"Implementasi strategi 4K meliputi empat aspek utama, yaitu menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif kepada publik," ujar dia.
Berdasarkan data BPS Kalimantan Barat, kondisi inflasi di provinsi ini hingga Oktober 2025 relatif terkendali dengan inflasi tahunan (yoy) sebesar 2,07 persen, month-to-month (mtm) sebesar 0,17 persen, dan year-to-date (ytd) sebesar 1,33 persen.
Adapun kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi tercatat di Ketapang (3,06 persen), sedangkan terendah di Kota Pontianak (1,58 persen).
"Penyumbang utama inflasi masih berasal dari kelompok makanan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, sayuran hortikultura, serta kelompok transportasi seperti tarif angkutan udara dan LPG rumah tangga," kata Krisantus.
Wagub juga mengapresiasi langkah nyata kerja sama antar daerah di Kalimantan Barat yang selama ini berperan penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok dan distribusi kebutuhan pokok.
Ia menekankan agar sinergi tersebut terus diperkuat melalui pengumpulan baseline data TPID sebagai dasar perumusan langkah strategis di tingkat daerah.
"Saya menekankan pentingnya penguatan rantai distribusi dan ketersediaan sebagai acuan bagi TPID dalam menentukan kebijakan. Kerja sama antar daerah perlu ditindaklanjuti secara cepat dan konkret oleh masing-masing pemerintah daerah," kata Krisantus.
